Pengamat: BI Masih Perlu Lanjutkan Burden Sharing Guna Bantu Pemulihan Ekkonomi

Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, Bank Indonesia (BI) masih perlu melanjutkan partisipasi-nya dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Riefky mengatakan, ini seiring dengan masih lemahnya perekonomian yang ditandai oleh daya beli masyarakat yang belum kembali ke level pra pandemi Covid-19.

“Bila BI mengurangi intervensi ini, masih terlalu dini. Karena ekonomi belum kembali ke pra pandemi, ketidakpastian juga masih tinggi. Belum lagi ada Omicron sehingga kebutuhan pembiayaan stimulus masih besar,” ujar Riefky kepada Kontan.co.id, Selasa (11/1).

Namun, Riefky tak menampik langkah pembelian aset yang dilakukan oleh BI mengandung risiko yang juga diungkapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Baca Juga: Bisnis Terus Tumbuh, Kredit Investasi Diproyeksi Bergerak Positif di 2022

Seperti ancaman pada neraca keuangan bank sentral, adanya ketergantungan fiskal pada moneter, dan juga pertanyaan akan independensi bank sentral.

Untuk memitigasi hal ini, Riefky memberikan beberapa imbauan. Pertama, intervensi yang dilakukan oleh BI harus terukur alias tidak jor-joran. Jangan berlebih, tetapi juga jangan sampai kurang dari yang dibutuhkan oleh kondisi perekonomian.

Kedua, bila ada sumber pembiayaan lainnya, pemerintah perlu mengambil kesempatan itu terlebih dahulu sehingga BI selalu menjadi last resort dan tidak eksesif dalam memberikan bantuan.

Ketiga, pemerintah perlu mengoptimalkan dana dari burden sharing ini. Jangan sampai seperti pada tahun 2020 di mana dana burden sharing malah tidak terserap optimal dan mengendap di perbankan.

“Jadi harus adaptif dan terjaga dalam melihat kebutuhan pendanaan. Jangan ambil pendanaan yang berlebihan karena ini akan menjadi beban bunga utang juga. Ini sangat penting,” tandas Riefky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News