CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Pengamat: APBN 2015 tidak halangi kebijakan Jokowi


Senin, 18 Agustus 2014 / 22:16 WIB
Pengamat: APBN 2015 tidak halangi kebijakan Jokowi
ILUSTRASI. Promo Pyunkang Yul Diskon 40% Periode 1-7 Maret 2023.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, di dalam RABPN 2015 yang dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu, memang terlihat anggaran tahun 2015 tampak boros. Namun dari sisi kebijakan publik, hal itu tidak terlalu menjadi ganjalan bagi pemerintah baru yang kemungkinan besar akan dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla, bila nantinya jeli mengelola anggaran pada tahun depan.

"Dari sisi kebijakan, saya justru menilai, tim kabinet presiden baru nanti masih berpotensi menghambat pemborosan anggaran tahun depan. Salah satunya caranya adalah dengan tidak menghabiskan penggunaan anggaran itu sejak awal tahun," ujarnya kepada KONTAN, Senin (18/8).  

Ia bilang pada bulan Juni 2015, masih ada kesempatan bagi pemerintah baru melakukan koreksi atau perubahan anggaran melalui APBNP. Selama ini, Agus menilai,  biasanya setiap kali APBNP diajukan, selalu ada penambahan anggaran. Nah, tim presiden baru nantinya, sangat mungkin melakukan sebaliknya, yakni mengurangi atau merelokasi anggaran yang sudah ada untuk pembangunan yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur.

Agus mendorong agar pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah dan tidak terlalu banyak memberikannya kepada swasta lantaran rakyat yang nantinya akan menanggung beban. Salah satu kebijakan yang harus segera dilakukan adalah dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

"Saya beraharap pemerintah baru bisa mengurangi subsidi BBM sebesar 50%, kalau tidak maka pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan tidak akan bisa dijalankan," terangnya.

Selain itu, dalam hal pendidikan, Agus mendorong agar pemerintahan Jokowi nantinya berani memberikan anggaran 20% dari ABPN khusus untuk pendidikan. Sebab selama ini, dalam pemerintahan SBY, anggaran pendidikan yang 20% itu sudah termasuk biaya training para Pengawai Negeri Sipil (PNS). Jadi nanti harus dipisahkan, agar bisa PNS itu diambil dari anggaran kementerian masing-masing saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×