Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah sudah merampungkan pemeriksaan atas revisi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) tahun 2014. Bahkan, menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, pihaknya bahkan sudah menyerahkan hasil rekapitulasi revisinya ke Sekertariat Negara (Sekneg).
Anny bilang, tidak ada perubahan yang berarti dalam hasil revisi anggaran K/L tersebut. Ia juga bilang tidak ada anggaran belanja modal K/L yang terpangkas dan lebih mengutamakan pemangkasan belanja yang bersifat rutin.
Menurutnya pemeriksanaan juga sudah diseusaikan dengan keputusan DPR soal APBN-P 2014. "Kalau sudah diajukan ke Setneg, paling minggu depan surat keputusan presidennya keluar," ujar Anny, Senin (7/7) di Jakarta.
Menurutnya, seharusnya hasil revisi sudah di upload dalam beberapa hari ini. Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemangkasan anggaran K/L sebesar Rp 43 triliun. Sebelumnya pemangkasan anggaran yang diajukan pemerintah sebesar Rp 100 triliun.
Salah satu yang disepakati dalam revisi itu adalah soal permohonan PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk memaksimalkan subsidi Public Service Obligation (PSO). Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani, permintaan itu sudah disetujui. "Itu kan sudah ditetapkan, di DPR pagu PSO Rp 1,2 triliun, itu bisa digunakan," ujar Askolani.
Pemangkasan itu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan fiskal tahun 2014. Sehingga dengan pemangkasan itu pemerintah bisa mengurangi defisit anggaran menjadi hanya 2,4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, dalam RAPBN-P 2014 defisitnya diperkirakan sebesar 2,5%. Total ada 86 KL yang anggarannya dipangkas, sesuai dengan instruksi presiden yang dikeluarkan bulan Juni lalu.
Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistyaningsih bilang, pemangkasan anggaran memang menyelamatkan fiskal pemerintah tahun ini, tapi mengorbankan belanja pemerintah. Namun itu wajar, mengingat target pertumbuhan ekonomi yang diajukan juga lebih lambat. Jadi pemerintah sudah realistis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
