Reporter: Benedictus Bina Naratama | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sidang penetapan nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta yang digelar pada Selasa (28/10) berakhir dengan deadlock. Kebuntuan sidang dewan pengupahan ini disebabkan oleh unsur buruh yang kembali menuntut perubahan beberapa komponen KHL.
Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang menuturkan belum adanya kesepakatan dalam penetapan KHL bulan Agustus hingga Oktober antara buruh dengan pengusaha. "Sidang masih deadlock karena ada permintaan dari buruh untuk menaikkan komponen sewa kamar, Air, dan Transportasi," jelasnya, Rabu (29/10).
Sarman mengaku bahwa pihaknya telah menaikkan nilai ketiga komponen tersebut ketika melakukan survei KHL ulang pada Jumat minggu lalu. "Kita dari unsur pengusaha sudah menaikkan tapi dari unsur buruh belum mau menerima," ujarnya.
Buruh menginginkan besaran nilai transportasi naik menjadi Rp 420.000/bulan atau naik Rp 3.500 menjadi Rp 14 ribu per hari. Selain itu, buruh juga menuntut persediaan 3 galon air mineral dengan nilai Rp 54.360/bulan. Lalu sewa kamar juga naik menjadi Rp 800.000 per bulan dari yang tadinya Rp 671.000.
Sarman mengungkapkan unsur pengusaha menyetujui beberapa tuntutan buruh tersebut. "Air 3 galon kita penuhi, tapi mereka minta juga sewa kamar menjadi Rp 800.000 dan transport naik Rp 3.500/hari," tegas Sarman.
Dengan belum disepakatinya angka KHL untuk bulan Agustus-Oktober, ditakutkan penetapan besaran UMP 2015 DKI Jakarta terancam molor. Sarman menyatakan ada kemungkinan penetapan UMP 2015 molor dari target awal, yaitu awal November.
Menurut rencana, dewan pengupahan akan menggelar sidang penetapan KHL pada hari ini, Kamis (30/10). "Besok (Kamis, 30/10) kami akan melanjutkan sidang kembali," ungkap Sarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
