Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
Prastowo menambahkan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi, otoritas pajak sekiranya perlu merangkul wajib pajak potensial. Program penambahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama harus segera direalisasikan, agar penambahan basis pajak tidak sebatas pertumbuhan kuantitas, tapi juga kualitas wajib pajak.
Untuk mengontrol penerimaan pajak di tahun ini, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Dito Ganinduto mengatakan legislatif akan menggunakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam mengawal kinerja penerimaan perpajakan secara berkelanjutan. Bahkan ke depan, agar lebih fokus, Komisi XI akan membuat rapat kerja khusus dengan DJP.
Baca Juga: Tak hanya omnibus law, kebijakan ekonomi pemerintah ini juga dinanti tahun ini
“Terkait dengan mekanisme akan ada rapat kerja dengan Menkeu, Rapat Dengar Pendapat dengan tiap-tiap pejabat Eselon I Kemenkeu ataupun dalam bentuk panitia kerja penerimaan negara,” kata Dito kepada Kontan.co.id, Jumat (3/1).
Dito menyampaikan untuk melakukan revisi penerimaan pajak pada APBN 2020, terlebih dahulu perlu melihat kondisi dan kinerja perekonomian secara makro baik dengan memperhatikan kondisi fiskal, moneter, dan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kinerja perekonomian nasional.
Oleh karena itu, bila pemerintah menilai kondisi perekonomian domestik belum mendukung penerimaan pajak di tahun ini, Komisi XI DPR akan menunggu bila ada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
