Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Realisasi penerimaan bea keluar komoditas mineral masih jauh dari target pemerintah. Hingga tiga bulan setelah pemberlakuan bea keluar itu penerimaan bea keluar komoditas hanya sebesar Rp 361,4 miliar.
Rinciannya, sebesar Rp 89,24 miliar di bulan Juni, sebesar Rp 135,34 miliar pada Juli dan Rp 136,81 miliar pada bulan Agustus. Catatan saja, pemerintah mulai memberlakukan bea keluar mineral sebesar 20% untuk 65 pos tarif HS (harmonize system) mulai Juni 2012. Realisasi penerimaan bea keluar mineral ini berasal dari enam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yaitu Ketapang, Kendari, Pomala, Poso, Ternate, dan Kotabaru.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan, rendahnya penerimaan bea keluar dari komoditi mineral ini karena kendala di bidang perizinan yaitu proses clean and clear bagi eksportir. Keterlambatan proses penerbitan perizinan ini membuat para pengusaha pertambahan tidak dapat melakukan ekspor mineral sehingga penerimaan bea kelur tertunda.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dalam satu tahun Kementerian Keuangan memperkirakan potensi penerimaan negara dari bea keluar mineral ini sekitar Rp 18 triliun. Tapi, karena tahun ini pemberlakuan BK mineral dimulai pada Juni, maka potensi penerimaan hanya separuhnya. "Paling hanya 50% dari Rp 18 triliun, artinya sekitar Rp 9 triliun," katanya beberapa waktu lalu.
Kendati masih jauh dari target, pemerintah menargetkan penerimaan bea keluar mineral sebesar Rp 8 triliun. Agung berharap tahun depan proses perizinan akan berjalan lebih lancar. "Menguatnya ekonomi diperkirakan akan membuat perdagangan internasional makin meningkat," kata Agung, Senin (24/9).
Ia menambahkan, pemulihan ekonomi global bakal mengerek permintaan berbagai komoditas termasuk bijih mineral. Alhasil, Agung berharap harga bijih minenal bakal terkerek naik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
