Penambahan Nomenklatur Kementerian Dinilai Tak Perlu Revisi Undang-Undang

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

Lebih lanjut, dia menambahkan, dampak negatif dari penambahan nomenklatur kementerian yakni pembengkakan keuangan negera atau pemborosan anggaran.

“Selain itu, presiden sulit mengkonsolidasikan karena terlalu gemuk, kecuali penambahannya itu presiden mengangkat orang-orang profesional,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca Juga: Jokowi Tetapkan 14 PSN Baru, Nilai Investasi Mencapai Rp 466 Triliun

“Sesuai UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang kementerian pada pasal 12,13 dan 14, disebutkan paling banyak 34 kementerian dengan rincian 4 menteri koordinator, 30 menteri bidang,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Kemendag Tegaskan Tak Ada Revisi Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri

momsmoney.id

5 Mitos Seputar Skincare yang Tak Perlu Anda Percaya, Apa Saja?

Nasional

Jika Rupiah Stabil, Indonesia Tak Perlu Ada di Era Suku Bunga Tinggi

Regional

SIM Keliling Bandung & Garut Hari Ini (24/11), Perpanjang SIM Tak Perlu Ujian

momsmoney.id

Tak Perlu Panik, Ini 7 Tips Menggelar Pernikahan Outdoor saat Musim Hujan Tiba

momsmoney.id

Ini Mitos Soal Marmer yang Tak Perlu Dipercaya!