Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai penambahan kuota pertalite dan solar subsidi tidak memungkinkan.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, tambahan alokasi subsidi energi dan kompensasi sebelumnya sudah disetujui.
Kendati demikian, dengan perhitungan yang ada maka tambahan untuk kuota volume pertalite dan solar subsidi tidak memungkinkan dilakukan.
"Berdasarkan asumsi alokasi anggaran ini maka Banggar menghitung dengan cermat, tidak memungkinkan penambahan subsidi kuota pertalite dan solar subsidi," kata Said kepada Kontan, Kamis (7/7).
Said menjelaskan, pada kondisi saat ini, pemerintah harus menutup celah dugaan penyelundupan khususnya solar ke Malaysia. Selain itu, Said menilai perlu ada perbaikan sistem dan tata kelola pembelian.
Baca Juga: Penjelasan Menteri ESDM Arifin Tasrif Soal Aturan Baru Beli Pertalite
"Pembelian melalui mekanisme (pendaftaran via) MyPertamina perlu disempurnakan," terang Said.
Said bahkan mengusulkan agar konsumen pengguna yang berhak membeli pertalite yakni kendaraan roda dua saja serta kendaraan roda empat yang berpelat kuning. Langkah ini dinilai perlu dilakukan untuk menekan konsumsi pertalite.
Said melanjutkan, kebijakan untuk menahan harga BBM subsidi sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah terjadi.
"Jadi, dukungan yang diberikan Bangga DPR telah mempertimbangkan banyak aspek, yakni kesiapan APBN dalam menahan kenaikan Pertalite dan solar, dan menjaga daya beli rakyat," tegas Said.
Said menambahkan, Kementerian ESDM dan Pertamina harus disiplin dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
"Kementerian ESDM dan Pertamina harus disiplin terhadap sasaran utama pengguna pertalite dan solar agar barang subsidi ini tepat sasaran, tidak membebani APBN lebih lanjut. Saya juga memberikan apresiasi kesediaan Pertamina untuk memangkas labanya demi membantu APBN atas dampak kenaikan harga minyak dunia," terang Said.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Dunia Naik, Pertalite & Solar Juga Ikut Naik? Ini Kata Pertamina
Sebelumnya, pemerintah menyepakati penambahan subsidi energi disepakati sebesar Rp 74,9 triliun dengan rincian Rp 71,8 triliun untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG serta sekitar Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.
Kemudian, untuk kompensasi BBM dan LPG diperkirakan mencapai Rp 324,5 triliun. Ini terdiri dari tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp 216,1 triliun yang terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun.
Selain itu, ada juga kurang bayar kompensasi hingga tahun 2021 sebesar Rp 108,4 triliun yang terdiri dari kompensasi untuk BBM sebesar Rp 83,8 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 24,6 triliun.
Baca Juga: Jaga Konsumsi BBM Subsidi, Ini yang Dilakukan Pertamina
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM telah menyepakati rencana usulan penambahan kuota volume Pertalite dan Solar Subsidi.
Adapun, usulan itu meliputi penambahan kuota solar di tahun 2022 sebanyak 2,29 juta kiloliter (KL) dari sebelumnya 15,10 juta KL sehingga menjadi 17,39 juta KL.
Selain itu, penambahan kuota juga disepakati untuk Pertalite yang menjadi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menjadi 28,50 juta KL dari sebelumnya 23,05 juta KL di tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
