Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibuat sebagai instrumen fiskal di masa extraordinary.
Karena itu, daya tahan APBN difokuskan untuk belanja sosial, kesehatan, stimulus, utang dan lainnya.
Staff Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, diskursus antara kesehatan dan ekonomi akan terus terjadi.
“Kita fokus pada kesehatan itu sudah niscaya dan tak bisa ditawar tapi di saat bersamaan juga tidak boleh mengabaikan ekonomi karena menyangkut hidup matinya warga negara,” jelas Yustinus saat diskusi daring, Kamis (8/10).
Sehingga, apabila saat ini pemerintah disebut belum efektif dalam menangani Covid-19 maka ini hanya cermin dari pola pikir yang belum memadai.
Baca Juga: Hipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja \
Untuk itu, untuk mendorong pemulihan ekonomi di tahun 2021 tentu akan bertumpu pada penerimaan perpajakan yang diproyeksi dapat tumbuh 2,9% tahun 2021 atau sekitar Rp 1.445,5 triliun.
Selain itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% tahun depan pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan indeks nilai tukar petani menjadi 102-104 dan nilai tukar nelayan menjadi 102-104 pada APBN 2021, dan menjaga inflasi di level 3,0%.
Adapun, di tahun 2020 juga penerimaan perpajakan dapat tumbuh hingga 9,2% atau sekitar Rp 1.404,5 triliun. “Tahun ini kita lepas pajak itu, karena tidak mungkin mungut pajak dalam situasi seperti saat ini. Sehingga jangan menambah beban masyarakat dengan pajak,” katanya.
Adapun, dengan adanya cluster perpajakan dalam RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mempercepat proses reformasi dengan berbagai kemudahan.
Baca Juga: Batubara bakal jadi barang kena pajak di UU Cipta Kerja, begini respons APBI
Seperti pengembalian repatriasi dan uang beredar dari pajak dividen, kemudian perbaikan administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta adanya skema konsolidasi dengan pajak daerah termasuk pencantuman NIK dalam faktur pajak akan menjadi alat ekstensifikasi yang efektif.
Yustinus juga menjelaskan, dengan berbagai asumsi dasar makro, ada yang mengatakan terlalu optimistis dalam APBN 2021 yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 5%.
“Saya mau bilang kalau pemerintah pesimistis bagaimana dengan rakyatnya? Sehingga kita menjaga harapan namun optimistis yang realistis,” katanya.
Sehingga, lewat pandangan yang optimis itu juga didorong oleh berbagai tren seperti tren penyerapan anggaran tahun 2020 yang terlihat sudah cukup meningkat dari berbagai sektor program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti untuk perlindungan sosial, UMKM, Pemda dan sebagainya.
Dengan demikian, defisit yang ditetapkan akan mencapai 5,7% pada PDB di tahun 2021. Sehingga untuk menutup defisit APBN, maka dilakukan pembiayaan anggaran melalui Sovereign Wealth Fund (SWF), restrukturisasi BUMN, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, serta penerbitan Surat Berharga Negara.
Baca Juga: Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerah
Adapun menurut Anggota Banggar DPRI RI, Ratna Juwita Sari mengatakan untuk mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5% tentu membutuhkan kerja keras.
“Saya juga sangat mengapresiasi keberanian pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan yang saat ini berani menyepakati komitmen nilai tukar rupiah yang diketok Rp 14.600 pada APBN 2021,” tutup Ratna dalam diskusi daring.
Selanjutnya: Fitra menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun depan over ambisius
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
