Pemerintah Targetkan Bangun 1,45 Juta Jaringan Gas untuk Kurangi Ketergantungan LPG

Rabu, 05 Agustus 2026 / 15:08 WIB

ILUSTRASI. Jaringan Gas Rumah Tangga (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pembangunan 1,45 juta sambungan rumah (SR) jaringan gas (jargas) pada periode 2025-2029 sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari mengatakan, percepatan pembangunan jargas didorong oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.

Kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 5 juta metrik ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 1,4 juta metrik ton. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor.

Menurut Qodari, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia. Cadangan gas domestik dinilai jauh lebih besar sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan jaringan gas rumah tangga.

"Pemerintah terus memperluas program jaringan gas bumi rumah tangga sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap LPG impor," ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan tiga skema pendanaan, yakni melalui APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi badan usaha milik negara (BUMN).

Secara keseluruhan, pembangunan jargas pada periode 2025-2029 ditargetkan mencapai 1.450.000 SR, yang terdiri atas 600.000 SR melalui APBN, 350.000 SR melalui KPBU, dan 500.000 SR melalui investasi BUMN.

Pada 2025, pembangunan ditargetkan mencapai 100.000 SR melalui investasi BUMN.

Selanjutnya pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 300.000 SR, terdiri dari 150.000 SR melalui APBN, 50.000 SR melalui KPBU, dan 100.000 SR melalui investasi BUMN.

Adapun pada 2027 hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan masing-masing 350.000 SR per tahun dengan komposisi 150.000 SR melalui APBN, 100.000 SR melalui KPBU, dan 100.000 SR melalui investasi BUMN.

Qodari menambahkan, untuk periode 2026-2028 pemerintah telah menyiapkan pembangunan 959.232 SR di delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang.

Saat ini dokumen Front End Engineering Design (FEED) dan Detail Engineering Design Construction (DEDC) telah selesai disusun sebagai persiapan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, total jargas yang tersedia pada periode 2025-2028 ditargetkan mencapai 1.119.654 SR.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi pembangunan jargas sekitar Rp10 juta per sambungan rumah. Nilai tersebut masih dapat berubah menyesuaikan hasil perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi pembangunan, serta hasil pengadaan.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, pemerintah menilai penggunaan jargas juga dapat menghemat pengeluaran masyarakat.

Lebih lanjut, kata Qodari, dengan asumsi konsumsi setara tiga tabung LPG 3 kilogram per bulan dan tarif gas sekitar Rp 4.000 per meter kubik, rumah tangga diperkirakan dapat menghemat Rp 50.000-Rp 80.000 per bulan atau sekitar Rp 600.000-Rp 900.000 per tahun.

Pemerintah juga menilai program ini akan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian karena meningkatkan permintaan produk dan jasa industri dalam negeri, seperti pipa, meter gas, regulator, katup, kompor gas, hingga jasa konstruksi dan rekayasa, sekaligus mengurangi kebutuhan distribusi tabung LPG melalui rantai logistik nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News