Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service memandang Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang tinggi.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5% dalam kurun lima tahun terakhir. Namun, Moody's memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi berada di bawah 5% untuk tahun 2019 hingga 2020.
Dalam keterangannya, Rabu (13/2), Moody's menyebutkan beberapa faktor yang akan menyeret pertumbuhan ekonomi. Di antaranya belanja pemerintah yang cenderung lebih moderat dan laju pembangunan infrastruktur yang lebih lambat.
Meski paparan risiko perlambatan ekonomi global terhadap Indonesia dianggap lebih kecil ketimbang negara Asia Pasifik lainnya, Moody's menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga komoditas.
Pasalnya, harga komoditas global, di antaranya batubara, minyak sawit mentah (CPO), dan minyak mentah sejak akhir tahun lalu masih dalam tren melemah.
Di samping itu, Indonesia juga mesti waspada terhadap volatilitas arus masuk modal asing akibat sentimen global.
"Tingginya kepemilikan investor asing pada surat berharga negara (SBN) membuat kondisi pasar domestik rentan terhadap sentimen negatif yang dapat memicu keluarnya modal asing," terang Moody's.
Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 13 Februari, kepemilikan asing pada SBN mencapai Rp 925,6 triliun atau naik 3,6% dibandingkan awal Januari lalu. Porsi kepemilikan investor asing pada SBN tercatat sebesar 37,84%.
Menanggapi proyeksi Moody's tersebut, Kementerian Keuangan menampik asumsi bahwa terjadi moderasi pada belanja pemerintah tahun ini.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adrianto mengatakan, belanja negara secara keseluruhan bahkan dipatok naik dari Rp 2.202,2 triliun pada 2018 menjadi Rp 2.461,1 triliun dalam APBN 2019.
"Peningkatan belanja ini meliputi seluruh jenis belanja, termasuk belanja modal. Pemerintah Pusat terus mengalokasikan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal di APBN," ujar Adrianto kepada Kontan.co.id, Kamis (14/2).
Dalam anggaran, pagu belanja pemerintah pusat tahun ini sebesar Rp 1.634,3 triliun atau naik 12,4% dari anggaran belanja pusat tahun lalu. Adapun, alokasi belanja modal dipatok sebesar Rp 189,3 triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun lalu Rp 184,87 triliun, namun lebih rendah dari pagu APBN 2018 sebesar Rp 203,8 triliun.
Sementara, alokasi bantuan sosial mencapai Rp 102,1 triliun atau naik 25,6% dari pagu dalam anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp 81,3 triliun. Begitu pun dengan anggaran subsidi yang dipatok sebesar Rp 224,3 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya yang hanya Rp 156,2 triliun.
"Peningkatan belanja sosial di 2019 diharapkan mampu mendorong tingkat konsumsi masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah melalui penyaluran yang tepat waktu yg pada akhirnya akan mendorong konsumsi rumah tangga," tutur Adrianto.
Terkait kekhawatiran Moody's terhadap alokasi pembangunan infrastruktur yang menurun pun ditepis oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti
Pasalnya, alokasi anggaran infrastruktur tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu dari Rp 410,4 triliun menjadi Rp 415 triliun.
Meski, pertumbuhan kenaikannya anggaran infrastruktur jauh melambat yakni hanya 1,1% dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 8,1%.
Namun, Frans menjelaskan, investasi pada infrastruktur akan tetap terjaga. " Dukungan pemerintah daerah melalui ketentuan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 25% dari total Dana Transfer Umum diharapkan mampu mendukung kebutuhan investasi," ujarnya.
Di sisi lain, tren harga komoditas diakui Adrianto tak akan setinggi tahun sebelumnya sehingga tentu mempengaruhi penerimaan negara. Namun, ia berharap, pertumbuhan penerimaan perpajakan yang cukup tinggi di 2018 dapat berlanjut sehingga penerimaan negara tetap memenuhi target.
Oleh karena itu, Kemkeu optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2019 masih mampu tumbuh di atas 5%, bahkan berpotensi mencapai asumsi 5,3% yang ditarget dalam APBN.
"Belanja diarahkan lebih pada produktivitasnya dan dipastikan berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan masih mampu tumbuh di atas 5% meskipun menghadapi beberapa tantangan terutama dari sisi eksternal," ujar Adrianto.
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir juga meyakini pertumbuhan ekonomi 2019 di kisaran 5,1% - 5,3%, yang didukung pertumbuhan konsumsi dari pelaksanaan Pemilihan Umum dan Legislatif pada kuartal pertama.
"Pertumbuhan investasi dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi lagi penyerapannya akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, tidak seperti yang Moody's prediksi di bawah 5%," tandas Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
