Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan outlook terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020.
Di dalam outlook tersebut, pendapatan negara tahun ini hanya akan mencapai Rp 1.691,6 triliun, lebih rendah Rp 69,3 triliun dari target Perpres 54 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.760,9 triliun.
Baca Juga: Defisit APBN melebar jadi 6,27%, Sri Mulyani segera ajukan revisi Perpres 54/2020
Kemudian, belanja negara justru dipatok lebih tinggi Rp 106,3 triliun menjadi sebesar Rp 2.720,1 triliun, sebelumnya di dalam Perpres 54 tahun 2020 belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.613,8 triliun.
Belanja negara di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 2.613,8 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.851,1 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 762,7 triliun.
Di dalam outlook terbaru, belanja negara meningkat menjadi Rp 2.720,1 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.959,4 triliun dan TKDD sebesar 760,7 triliun.
Baca Juga: Makan anggaran Rp 641,17 triliun, inilah alokasi dana program pemulihan ekonomi
"Untuk belanja negara akan ada tambahan Rp 106,3 triliun dari Perpres 54/2020. Ini sudah menampung berbagai hal, seperti tambahan subsidi untuk UMKM, diskon tarif listrik yang diperpanjang menjadi 6 bulan, bansos tunai yang diperpanjang hingga Desember, dan cadangan stimulus," ujar Sri di dalam telekonferensi, Senin (18/5).
Berdasarkan data paparan outlook APBN terbaru, tambahan belanja sebesar Rp 106,3 triliun ini telah termasuk penghematan lanjutan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 50 triliun, serta penghematan belanja pegawai dari tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 sebesar Rp 12,4 triliun.
Kemudian, dana tersebut akan digunakan untuk tambahan kompensasi sebesar Rp 76,08 triliun. Perinciannya, untuk PLN sebesar Rp 38,25 triliun dan PT Pertamina Rp 37,83 triliun, sehingga total kompensasi untuk PT PLN menjadi sebesar Rp 45,42 triliun dan Pertamina Rp 45 triliun.
Tambahan belanja ini, juga akan digunakan dalam tambahan stimulus fiskal bagi masyarakat. Diantaranya untuk subsidi bunga UMKM termasuk UMi sebesar Rp 34,2 triliun, diskon tarif listrik 6 bulan sebesar Rp 3,5 triliun, bansos tunai dan sembako sampai Desember Rp 19,62 triliun, serta cadangan stimulus Rp 60 triliun.
Baca Juga: Pemerintah akan salurkan bansos besar-besaran sebelum Lebaran
"Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit sebesar Rp 1028,5 triliun atau 6,27% dari PDB, dalam rangka untuk menangani dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," kata Sri.
Dengan adanya perubahan ini, Sri mengatakan pihaknya akan segera melakukan revisi Perpres 54/2020 dan menyampaikannya ke Badan Anggaran (Banggar) serta Komisi XI DPR RI, agar bisa segera dipresentasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
