Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) tengah mempersiapkan bantuan pangan berupa beras dan jagung untuk bulan Maret mendatang.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan persiapan pihaknya bersama BUMN pangan dalam menyambut panen di Maret. Ia memastikan kesiapan BUMN pangan untuk berperan sebagai offtaker.
"Untuk persiapan panen bulan Maret, itu proyeksinya 3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Kita siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di on kan semua," ujar Arief dalam keterangan resminya, Rabu (7/2).
Pemerintah, kata dia, berjanji akan menjaga harga di tingkat petani supaya tidak jatuh. Misalnya beras, nanti kalau saat panen mulai meninggi lalu harga gabahnya masih Rp 5.500 sampai Rp 6.000, itu dinilai sudah cukup baik.
Baca Juga: Pemerintah Hold Pembagian Bansos Beras, Ini Alasannya
"Tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani," ungkapnya.
Baginya, kesejahteraan petani sendiri dapat dilihat dalam perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). Khusus Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berdasarkan historis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mulai Oktober 2022 NTPP tercatat mulai berkembang melampaui angka 100. Terkini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16.
Adapun, hingga saat ini realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu). Penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.
“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Setelahnya, ada masa tenang Pemilu yang berlangsung mulai Minggu 11 Februari sampai Selasa 13 Februari.
"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," kata dia.
Baca Juga: Rasio Gini Diperkirakan Stagnan Meski Ada Bansos, Ini Penyebabnya
"Kita pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," sambungnya.
Berkaitan dengan itu, NFA telah bersurat kepada Perum Bulog yang menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah.
Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
"Kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya jelang pemilu. Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
