Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI Institute) menilai rencana pemerintah untuk merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logstik Nasional bakal menyuburkan iklim investasi di tanah air.
Chairman ALFI Institute, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rancangan Perpres tersebut demi meningkatkan sistem logistik dan rantai pasok nasional.
“Secara riil ini akan menyuburkan investasi, tumbuhnya usaha sektor logistik dan rantai pasok, dan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (3/7).
Yukki menjelaskan, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai Rp 1.000 triliun dan terus tumbuh tiap tahun misalnya pada 2023 naik sebesar 13,96% dan 9,5% di tahun 2024.
Menurutnya, seiring meningkatnya ketidakpastian dalam perdagangan global akibat tensi tarif dan non tarif, penurunan biaya logistik otomatis akan meningkatkan daya saing nasional untuk berkompetisi dalam pasar global.
Baca Juga: Biaya Logistik RI Masih Tinggi, Ini Langkah Pemerintah Menurunkannya
“Kami melihat bahwa melalui regulasi ini dan komitmen implementasi yang terukur, maka dalam jangka menengah hingga panjang penurunan biaya logistik dapat tercapai,” jelasnya.
Yukki mengungkapkan, dalam jangka menengah, target penurunan biaya logistik akan berangsur turun pada tahun 2030. Dalam jangka panjang, biaya logistik nasional diharapkan dapat turun dari sekitar 14% menjadi 8% bahkan lebih rendah.
Hal ini, lanjut dia, karena penguatan sistem logistik memerlukan pembangunan infrastruktur yang masif serta melibatkan proses pendanaan dan perizinan yang detail dan memakan waktu, serta mempersiapkan SDM dan adopsi digital teknologi pada sektor logistik dan rantai pasok ini.
“Dalam perumusan regulasi ini nantinya faktor kemudahan berusaha baik dari sisi perizinan dan birokrasi, serta integrasi konektivitas infrastruktur logistik terintegrasi yang bersifat end-to-end dan efisien perlu menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya.
Baca Juga: Biaya Logistik Terancam Naik, Industri Minta Penerapan Zero ODOL Lebih Realistis
Sebagai informasi, biaya logistik Indonesia tergolong lebih tinggi dibandingkan negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia 13% atau Singapura 8%.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan biaya logistik nasional saat berada di angka 14,5% terhadap PDB. Untuk itu, pemerintah menargetkan penurunan bertahap biaya logistik nasional ke level 12,5% dan dalam jangka menengah sebesar 8%.
“Saya minta Pak Akbar (Ketua Umum ALFI/Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) mendefinisikan kapan siap 12,5% dan kapan siap 8%. Pemerintah akan terus dorong upaya ini, termasuk lewat deregulasi sektor logistik,” tegasnya.
Baca Juga: Pengusaha Logistik Keluhkan Pengenaan PPN dan PNBP, Dinilai Hambat Daya Saing Ekspor
Selanjutnya: Mata Uang Asia Diproyeksi Tetap Kuat di Tengah Pelemahan Dolar AS
Menarik Dibaca: Pasar Modal Bergerak Dinamis, Berikut Risiko Yang Dihadapi Investor Ritel
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
