kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Pemerintah minta masukan pengusaha tentang impor


Kamis, 22 Desember 2016 / 17:26 WIB

Pemerintah minta masukan pengusaha tentang impor

JAKARTA. Indonesia dinilai masih kurang bertenaga memproteksi produk lokal dari barang-barang impor. Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Harjanto mengakui, selama ini dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki perlindungan perdagangan atau trade remedies yang lebih sedikit.

Untuk Anti-dumping misalnya, Indonesia hanya menerapkan terhadap 48 jenis produk. Padahal di negara-negara maju seperti Uni Eropa jumlahnya dapat mencapai 287 produk, Amerika Serikat 229 produk, Cina 101 produk dan India 280 produk.

Dia berharap, kalangan pengusaha yang merasa dirugikan dalam perdagangan internasional, melaporkan dan memberikan masukan terhadap pemerintah.

"Kami harus fair. Kita tidak dapat begitu saja menerapkan perlindungan perdagangan. Harus ada pembuktian dari pengusaha sendiri," kata Harjanto, Kamis (22/12).

Di luar instrumen perlindungan perdagangan tersebut, saat ini Kemperin tengah menkaji kebijakan Non-Tariff Measures (NTM). Antara lain, Minimum Import Price (MIP) dan Price Compensation Measure (PCM).

Untuk MIP, produk impor yang masuk ke suatu negara harus mengikuti batas kewajaran harga yang berlaku. Skema ini sudah diterapkan di India. Sementara PCM, penerapannya berdasarkan kebutuhan produk. Sehingga, walau dalam dalam perjanjian perdagangan suatu produk bea masuknya 0%, namun dapat dikenakan bea tambahan bila jumlah impornya melebihi kebutuhan negara tersebut.

Saat ini, pembahasan terhadap beberapa skema perlindungan perdagangan tersebut tengah digodok di Kemperin melibatkan beberapa pemangku kepentingan dari akademisi. "Antar kementerian belum, masih dalam kajian internal dahulu," kata Harjanto.

Ketua Komite Tetap Kadin bidang Kerjasama Perdagangan Ratna Sari Loppies mengatakan, selama ini banyak sekali produk Indonesia yang pasarkan ke luar negeri terbentur dengan kebijakan perlindungan dari negara tujuan.

Kalangan pengusaha mendorong agar pemerintah menggunakan pola perlindungan perdagangan yang ada di Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organization (WTO). "Lebih baik menggunakan skema yang ada di WTO, sehingga tidak menyalahi aturan," kata Ratna.


Reporter: Handoyo
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 1.4867 || diagnostic_api_kanan = 0.0023 || diagnostic_web = 1.6521

Close [X]
×