Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah menggelar rapat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Nantinya, rapat ini akan merumuskan kebijakan strategis untuk menyelesaikan masalah di Papua.
Rapat itu dihadiri Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN) serta peneliti keamanan. Turut hadir dalam rapat itu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin, Menteri Lingkungan Balthazar Kambuaya, Peneliti Keamanan CSIS J. Kristiadi, Kabaharkam Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Imam Sudjarwo, Kabais TNI Laksda TNI Soleman B Ponto, Staf Ahli Bidang Keamanan Badan Intelejen Negara (BIN), Marsda TNI Ma'ruf Syamsudin, Pangdam 17 Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu.
"Kami sengaja mengundang menteri lingkungan hidup, selain masih menjabat Rektor Unviersitas Cendrawasih beliau juga merupakan tokoh masyarakat Papua. Jadi, tadi saya minta agar beliau menberiakan pandangannya mengenai masalah Papua," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Kamis (3/11).
Purnomo menjelaskan ada empat masalah yang terjadi di Papua saat ini. Pertama, gerakan separatis yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan NKRI.
Kedua, aksi mogok pekerja PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini belum ada kemajuan penyelesaian. Ketiga, masalah disparitas ekonomi. Menurutnya, UU Otonomi Khusus Papua sampai saat ini belum berjalan dengan baik sehingga kondisi ekonomi di sana belum meningkat.
Persoalan terakhir adalah masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). "Sebenarnya, bukan hanya Papua di hampir semua daerah akan ada tarik-menarik kepentingan serta fenomena yang akan selalu melibatkan pihak keamanan Ketika menggelar Pilkada," tukasnya.
Meskipun ada empat persoalan, menurut dia, rapat gabungan tersebut hanya membahas proses penyelesaian gerakan separatis. "Kami hanya akan membicarakan kasus yang memisahkan diri dari NKRI," kata Purnomo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
