kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Menhan: Masalah Papua bukan salah pemerintah pusat


Kamis, 03 November 2011 / 14:29 WIB
Menhan: Masalah Papua bukan salah pemerintah pusat
ILUSTRASI. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi berpose dalam sesi foto usai penandatanganan akta penggabungan tiga bank syariah milik Himbara di Jakarta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.


Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can

JAKARTA. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, masalah yang terjadi di Papua bukan kesalahan pemerintah pusat saja. Dia menuding ada juga kesalahan yang dilakukan warga lokal.

Salah satunya adalah penggunaan dana otonomi khusus. Purnomo mengungkapkan, ada penyimpangan dalam penggunaan dana otonomi khusus berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ini yang menjadi salah satu sumber masalah pokok," katanya, Kamis (3/11).

Purnomo membantah pendapatan yang menyatakan pemerintah pusat mengeksploitasi kekayaan tanah Papua. Menurutnya, pemerintah pusat selalu mengembalikan hasil bumi Papua ke daerah tersebut. "Pemerintah pusat tidak memakan hasilnya sendirian," tegas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

Menurutnya, sebanyak 80% hasil tambang, ikan dan hutan kembali ke Papua. Sedangkan untuk minyak dan gas bumi, dia mengatakan 70% dari hasilnya kembali ke Papua dalam bentuk pendapatan asli daerah atau dana perimbangan daerah.

Seperti diketahui, kondisi keamanan Papua tidak kondusif. Namun, Purnomo menganggap masalah keamananan dalam taraf internal.

Dia mengungkap belum ada tanda-tanda terjadinya peningkatan terhadap ancaman publik. "Kami pun mengupayakan agar keterlibatan TNI ini seminimal mungkin terutama sebatas pada pengamanan objek vital nasional," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×