Reporter: Irma Yani, Bambang Rakhmanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah akan meningkatkan stok beras secara bertahap hingga mencapai 2 juta ton pada tahun depan. Sedangkan tahun ini, pemerintah berniat mencapai target stok beras sebesar 1,5 juta ton.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan, dunia tengah menghadapi masalah pangan serius. Makanya, seluruh dunia menaikkan stok pangannya. Ia mencontohkan China yang telah memborong 45 juta ton kedelai.
Oleh karena itu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan stok beras secara bertahap wajar saja. Apalagi dengan perubahan cuaca yang serba tak pasti. "Karena kami ingin aman," tandasnya, kemarin (9/2).
Nah, untuk mencapai target tahun ini, Pemerintah meminta Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) agar lebih proaktif di lapangan. Bulog harus membeli beras hasil panen dari petani minimal 3,5 juta ton di 2011.
Terkait pengadaan itu, pemerintah telah memberikan fleksibilitas kepada Bulog lewat Peraturan Presiden. Perpres itu berisi, Bulog bisa membeli beras dari petani dengan tingkatan kualitas apapun. "Tapi, yang paling penting, kita harus mengamankan produksi beras kita yang tahun ini ditargetkan naik 5%," kata Hatta.
Pemerintah juga telah menyiapkan dana darurat pangan senilai Rp 3 triliun. Di dalamnya termasuk Rp 2 triliun untuk jaminan gagal panen petani akibat pengaruh iklim. Tujuannya agar petani bisa langsung bercocok tanam lagi, setelah gagal panen.
Pemerintah akan memberikan ganti rugi gagal panen berupa uang tunai (cash), bibit, dan pupuk. Nantinya setiap pemerintah daerah atau tim khusus akan melakukan verifikasi terhadap petani yang menderita kerugian. "Ada batasannya berapa jumlah pupuk, benih, dan uang tunainya," katanya. Adapun uang tunai itu adalah untuk mengganti bantuan biaya tenaga kerja.
Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) sebagai acuan untuk menjalankan program ini sudah selesai. "Tinggal menunggu tanda tangan Presiden," imbuhnya.
Impor beras
Selain menyerap panen petani, pemerintah juga melakukan impor untuk mengamankan stok beras nasional dengan kuota 1,5 juta ton. Cuma kebijakan impor beras tersebut hanya berlaku sampai Maret tahun ini.
Sebab, masa paceklik hanya sampai Februari, setelah itu akan masuk masa panen. Pemerintah juga membebaskan bea masuk untuk impor beras tersebut.
Namun, kata Hatta, beras impor yang mendapat fasilitas bebas bea masuk cuma untuk beras kualitas rendah. Sedangkan beras impor kualitas premium tetap terkena bea masuk Rp 450 per kilogram. "Impor beras itu untuk mengamankan beras miskin (raskin) yang berjumlah 230.000 ton per bulan," ujarnya.
Beras impor tersebut juga digunakan pemerintah untuk melakukan operasi pasar agar harga beras stabil. Tetapi di Jakarta, imbuh, Bayu, beras kualitas premium juga dipakai untuk operasi pasar. Sebab kebutuhan beras premium di wilayah ini terus menanjak seiring kenaikan pendapatan masyarakat. "Jika operasi pasar memakai beras raskin saja di Jakarta tak cukup menekan harga," kata Bayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
