Reporter: Bambang Rakhmanto |
JAKARTA. Pemerintah memastikan bahwa pembebasan bea masuk impor beras tidak akan merugikan petani. Sebab pembebasan bea masuk impor beras tersebut hanya berlaku bagi beras berkualitas rendah. Beras impor berkualitas tinggi tetap terkena bea masuk impor sebesar Rp 450 per kilogram.
Lagi pula, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, pembebasan bea masuk impor beras tersebut hanya akan berlaku sampai akhir Maret 2011 mendatang. Perumusan pembebasan bea masuk impor beras juga dilakukan secara matang, dan berdasarkan masukan dari beberapa instansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog. "Pembahasannya memakan waktu lama," ungkap Bambang, Rabu (2/2).
Bambang menjelaskan, pembebasan bea masuk impor beras tersebut bertujuan menjaga cadangan beras lantaran saat ini belum memasuki masa panen. Sebab, cadangan beras harus selalu tercukupi agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi menambahkan, panen yang berlangsung sekarang baru pada beberapa daerah saja belum menyeluruh secara nasional. Ia memperkirakan musim panen raya baru akan berlangsung pada bulan Maret.
Sembari menunggu panen, pemerintah mengimpor beras dan membebaskan bea masuk impor beras berkualitas rendah demi menjaga stok beras sekaligus menstabilkan harga beras di dalam negeri. "Panen yang sekarang itu bukan untuk cadangan tetapi untuk konsumsi masyarakat. Kalau beras impor itu untuk cadangan," ujar Bayu.
Harga beras memang harus dijaga agar tetap terjangkau masyarakat dan tak memacu lonjakan inflasi. Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan, harga beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi di bulan Januari lalu. Januari 2011, BPS mencatat terjadi inflasi sebesar 0,89%. Harga beras menyumbang inflasi sebanyak 0,11%.
Toh, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nusron Wahid tetap menilai pembebasan bea masuk impor beras itu merugikan petani karena menekan harga jual di tingkat petani. Apalagi di sejumlah daerah saat ini sudah masuk musim panen raya.
Ia mencontohkan di Jombang, Banyumas, Purworejo, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebentar lagi akan masuk panen raya. "Jadi saya menentang kebijakan ini karena akan menyakiti hati para petani," tegas Nusron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
