Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kebijakan Menteri Keuangan untuk membebaskan bea masuk untuk impor beras mengundang banyak protes dari anggota Komisi III DPR RI.
Contohnya Arif Budimanta dari Fraksi PDI-P yang menganggap pembebasan impor beras itu tidak masuk akal. "Data statistik kan menunjukkan Januari dan Februari merupakan bulan panen para petani. Tapi mengapa impor beras itu dikirim bulan Desember lalu, bagi saya itu tidak masuk akal. Kalau seandainya impor pada saat musim paceklik saya masih bisa maklum," ujar Arif di Gedung Nusantara I DPR, Selasa, 8/2.
Tapi menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebenarnya pembebasan bea masuk impor beras ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 241 tahun 2010 karena hanya ditujukan untuk beras Operasi Pasar dan Raskin, sekaligus untuk bisa menurunkan inflasi. "PMK 241 itu saya tegaskan bahwa impor beras hanya untuk Operasi Pasar dan Raskin dan untuk menekan laju inflasi beras," ujar Menkeu saat rapat kerja dengan DPR.
Alasan itu rupanya tidak terlalu mempan untuk menangkal kritik dari DPR. Menurut Arif, visi misi Presiden RI memang melakukan swasembada beras itu hingga 2014."Bagi saya impor beras berarti tidak mendukung swasembada pangan Republik Indonesia. Apalagi jika saya lihat dari 2008 Indonesia mengalami surplus beras hingga 2010," tambahnya.
Bukan hanya itu, bagi Arif beras yang diimpor tidak bisa menurunkan harga beras. "Coba Anda lihat, dengan adanya impor beras apakah harga beras telah turun," tutup Arif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
