Reporter: Epung Saepudin | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Sejumlah kritikan terkait penyimpangan program PNPM dinilai pemerintah sebagai hal yang lumrah. Makanya, program itu tetap dilanjutkan lantaran jadi instrumen penilaian Millennium Development Goals (MDGs) berbasis masyarakat. "Masyarakat juga suka karena diberi kebebasan menentukan pilihan programnya,” ujar Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM-Mandiri kepada KONTAN, Kamis (30/9).
Sujana mengaku, memang dalam program pelaksanaan ada penyimpangan. Namun, berbagai penyimpangan itu tidak lantas program PNPM harus dihentikan. "Tentu ada penyimpangan. Itu hanya 0,8 persen dari total dana. Tentu itu akan kita tanggulangi," katanya.
Sujana menjamin tidak ada toleransi bagi adanya penyimpangan dana. Ia bilang, saat ini tim pengendali tengah mengampanyekan zero corruption. Ia menjamin, jika ada fasilitator dan juga aparat pemda yang menyalahgunakan bakal langsung ditindak. "Kemarin saja kita stop dulu dana PNPM untuk Provinsi Maluku Utara. Karena tim PNPM di sana ternyata gabung dengan tim salah satu calon Pilkada. Saya pecat semua,” tegasnya.
Menurut Sujana, pemerintah juga ingin masyarakat ikut mengawasi langsung dan tidak main-main dengan anggaran PNPM. Ia bilang jika satu daerah masih ada korupsi, maka ia tak segan minta pada Dirjen Anggaran untuk menyetop kucuran dana PNPM. "Saya tegaskan, departemen juga jangan minta saja, namun juga lakukan evaluasi setiap program. Kita bakal lebih keras,” janjinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
