/2026/01/15/1873532913.jpg "Pemerintah Kaji Stimulus Baru, Ekonom Sarankan Fokus ke Daya Beli dan UMKM")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji pemberian stimulus baru untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sayangnya belum ada bocoran terkait dengan stimulus apa yang akan dikucurkan kali ini.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mengantisipasi potensi guncangan ekonomi domestik, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Di saat bersamaan pemerintah juga tengah menghitung efisiensi belanja Kementerian/Lembaga guna menjaga ruang fiskal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sayangnya masih enggan memberi bocoran terkait stimulus tersebut. Ia menegaskan pembahasan stimulus baru masih berlangsung di internal pemerintah.
Baca Juga: Stimulus Baru Mendesak di Tengah Tekanan Global, Ini Saran Ekonom CORE
"Belum dibocorin, nanti. Kami lagi masih pembahasan," ungkap Airlangga kepada Kontan saat ditemui di Kantornya, Kamis (26/3/2026).
Saat dikonfirmasi kembali apakah stimulus baru ini memiliki kemiripan dengan stimulus era Covid-19, Airlangga enggan berkomentar lebih lanjut termasuk terkait kemungkinan pemanfaatan hasil efisiensi anggaran K/L. "Belum ada, belum ada kisi-kisi dan belum ada perubahan," pungkas Airlangga.
Asal tahu saja, pemerintah baru-baru ini menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk membahas rencana penyesuaian kebijakan energi serta sejumlah langkah strategis di bidang ekonomi.
Rapat virtual yang dipimpin Airlangga pada Selasa (24/3/2026) tersebut salah satunya mendiskusikan opsi kebijakan stimulus ekonomi sebagai respon terhadap perkembangan dinamika global yang terjadi saat ini.
Dari sisi fiskal, pemerintah tengah menghitung potensi efisiensi anggaran K/L yang diperkirakan mencapai Rp 80 triliun. Selain itu, terdapat pula pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp 40 triliun dari total pagu Rp 335 triliun tahun ini. Ruang fiskal inilah yang berpotensi menjadi amunisi bagi stimulus baru.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang pola stimulus besar seperti saat pandemi.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menuntut pendekatan yang lebih presisi. Tantangan utama bukan lagi anjloknya permintaan, melainkan kombinasi ketidakpastian global, daya beli yang melemah, serta tekanan inflasi.
"Dengan inflasi yang relatif tinggi dan ruang pelonggaran moneter terbatas, maka fiskal harus diarahkan untuk menahan pelemahan, bukan mendorong ekspansi besar-besaran," ungkap Rizal kepada Kontan, Kamis (26/3/2026).
Baca Juga: Rencana Kebijakan WFH Sehari Seminggu Bisa Hemat BBM Rp 9,7 Triliun Setahun
Rizal menilai stimulus sebaiknya difokuskan pada tiga hal. Pertama, menjaga daya beli masyarakat bawah melalui bantuan sosial pangan dan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Kedua, menopang dunia usaha khususnya sektor padat karya dan UMKM melalui subsidi bunga, relaksasi terbatas, serta percepatan belanja pemerintah. Ketiga, memastikan stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi logistik.
Rizal menekankan, kunci utama keberhasilan stimulus ditentukan oleh kecepatan eksekusi dan ketepatan sasaran. Pasalnya dampak terbesar saat ini berasal dari konsumsi kelompok rentan dan kelancaran cash flow para pelaku usaha
Lebih jauh, ia menilai pengalaman dari masa pandemi tetap relevan, terutama dalam hal kecepatan respons dan keberpihakan kebijakan. Namun, desain kebijakan tersebut tidak bisa sepenuhnya dilakukan kembali pad kondisi saat ini.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah stimulus preventif dan terukur yakni front-loading belanja, proyek padat karya, dan intervensi harga pangan agar inflasi tidak menggerus dampak stimulus," ujar Rizal.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih bertahan di kisaran 5%, Rizal menyarankan agara kebijakan pemerintah harus menjaga momentum pertumbuhan tanpa memperbesar risiko fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
