Reporter: Petrus Dabu | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah sedang membenahi pajak perfilman. Setelah urusan bea masuk film impor, kini giliran pemerintah membenahi soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) film. Pembenahan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi film nasional berkembang, tetapi di sisi lain tidak menghambat film impor.
"Kita mau rapikan, kita kan mau win-win solution, kita lagi cari solusi insya Allah ketemu caranya,"ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brojonegoro menjawab wartawan di di kompleks DPR, Kamis (7/7).
Bambang mengatakan selama ini pemungutan PPN film impor memang belum dilakukan dengan baik."Selama ini PPN-nya tidak dipungut dengan tepat karena masalah pencatatan dari mereka, juga karena kalau tidak di-declare dengan benar. Jadi menagihnya juga tidak benar," ujarnya. Dia menegaskan harus ada transparansi. "Kita masuk ke era baru di mana semua harus transparan harus fair menyatakan memang ini transaksinya jangan menyembunyikan atau merendah-rendahkan," ujarnya.
Pemerintah kata dia akan mengajak semua pihak terkait untuk membicarakan soal PPN ini."Nanti kita ketemu sama playernya. Biar mereka mengerti dan tahu bahwa tidak ada yang aneh dan memberatkan," ujarnya
Prinsipnya pemerintah ingin agar industri film di dalam negeri bisa berkembang dan film impor pun tetap ada. Dia mengakui setiap negara memang memberlakukan berbeda-beda terhadap film-film impor yang masuk ke negaranya. "Kalau di China itu sangat membatasi film impor hanya 20-30 judul setahun, itu berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang menerapkan bea masuk 0%"ujarnya.
Untuk Indonesia kata dia pemerintah mencari format yang tepat agar film nasional bisa eksis. "Film nasional ingin dikembangkan butuh proteksi tapi tidak boleh berlebihan, kita coba cari jalan tengah supaya film nasional eksis," ujarnya.
Menurutnya antara film nasional dan impor perlu saling menyokong."Film nasional itu bisa eksis kalau bioskopnya hidup, bioskop hidup kalau ada film impor yang disenangi masyarakat, "ujarnya. Sayangnya praktek monopoli impor film masih terjadi di Indonesia. Akibatnya, distribusi film dikendalikan oleh segelintir perusahaan. Idealnya, kata Bambang perusahaan film di luar negeri membuka kantor cabangnya di Indonesia supaya mereka bisa langsung menjualkan copy filmnya ke pemilik bioskop.
Tetapi yang terjadi saat ini, importir film di Indonesia dipegang oleh segelintir perusahaan yang juga merangkap sebagai pemilik bioskop. "Kalau kita bicara ideal, produsen-produsen besar itu punya kantor di Jakarta, dia langsung jual ke bioskop," ujarnya.
Sebelumnya, Bambang meminta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk tidak membiarkan praktek monopoli terjadi. Munculnya importir baru bernama Omega film disinyalir berafiliasi dengan importir lama yang masih bersengketa di pengadilan pajak. “Yang lama itu kan masih punya masalah karena tidak membayar pajak dengan benar jadi dia masuk pengadilan pajak. Ya selesaikan dulu dong di pengadilan, enggak bisa diputihkan dengan peraturan baru,” ujar usai rapat kerja dengan Komisi XI membahas asumsi APBN-P 2011 di
Jakarta, Rabu (6/7).
Bambang menilai tidak etis ada praktek semacam ini.”Misalnya dia penyelundup pajak, begitu perusahaannya kena, dia buru-buru ganti nama, dia suruh tetangganya yang di situ. Jadi, tetangganya yang kena, terus dia bikin perusahaan baru, etis enggak,” ujarnya.
Bambang mengingatkan praktek monopoli di mana-mana dilarang, termasuk di Amerika Serikat negeri asal film-film Hollywood. Karena itu, kata dia pihaknya akan melakukan pendekatan langsung dengan pemerintah AS untuk mengatasi masalah impor film Hollywood yang hanya dimonopoli oleh segelintir perusahaan tersebut.
“Kita harapkan kita menggunakan hubungan yang baik antara Indonesia dan USA di mana Presiden Obama dan Indonesia menjanjikan bahwa Amerika selalu mendukung persaingan yang sehat di dalam hubungan ekonomi antara Indonesia - Amerika. Itu yang kita pakai. Kita harapkan pemerintah Amerika bisa memberi message kepada perusahaan-perusahaan itu,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
