Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Pemerintah berjanji meningkatkan pemakaian bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum. Makanya, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan penggunaan BBG.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan ada empat kebijakan yang sedang dibahas. Pertama, menyamakan harga jual BBG yang dipasarkan Pertamina maupun Perusahaan Gas Negara. "Yang jelas supaya jangan ada disparitas harga," ujar Hatta sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jumat (17/12).
Kedua, memberikan insentif terhadap harga BBG. Hatta mengungkapkan, investor enggan menanamkan modalnya untuk mengembangkan BBG lantaran spread margin terlalu rendah dibandingkan harga jual bahan bakar
minyak (BBM). "Ini yang harus kita pikirkan adanya suatu insentif dalam harga itu supaya menarik," kata Hatta.
Ketiga, mendorong pengembang swasta membangun infrastruktur sekunder, seperti stasiun pengisian BBG Keempat, mempercepat pembangunan depo BBG serta receiving terminal.
Menurut Hatta, arah kebijakan itu adalah investor mendapatkan margin yang cukup, masyarakat merasakan lebih hemat memakai BBG ketimbang BBM. Kemudian, akses SPBG mudah dan tekanan gas saat pengisian stabil sehingga masyarakat tidak antri berjam-jam.
Hatta menargetkan kebijakan BBG rampung dalam kuartal pertama 2011. "Harus, saya enggage langsung nih sekarang yang soal BBG," janji politisi Partai Amanat Nasional itu.
Menurutnya, pemakaian BBG sudah bergulir di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Cuma, kata dia, penggunaan BBG di Jawa Timur lebih rendah ketimbang DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Hatta menambahkan, selain BBG, pemerintah juga mendorong pengembangan kendaraan hybrid. Sebab, selain bisa menggunakan listrik maupun BBG atau BBM, teknologi hybrid ramah lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
