Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa program Kartu Prakerja kepada masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengangguran, sebagai upaya dalam menanggapi dampak virus Corona.
Pada tahun ini, pemerintah memperluas target penerima program kartu prakerja untuk 5,6 juta orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp 20 triliun. Fokus dari program kartu prakerja ini, adalah pelatihan untuk meningkatkan masyarakat agar mampu bersaing di pasar nasional dan pasar global.
Baca Juga: 5.348 orang di-PHK, Khofifah sebut May Day 2020 diselimuti keprihatinan
Adapun kelompok masyarakat yang disasar adalah pengangguran, masyarakat yang terkena PHK, serta bagi pegawai kelas rendah (low skill) yang ingin meningkatkan kualitasnya menjadi tingkat manajerial. Nantinya, peserta yang lolos dalam program ini akan mendapatkan dana manfaat sebesar Rp 3,5 juta yang bisa digunakan untuk melakukan program pelatihan.
Menanggapi perluasan penerima dari program kartu prakerja, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy menyarankan agar program ini bisa dihentikan terlebih dahulu.
Menurutnya, akan lebih efektif apabila dana manfaat yang dialokasikan dalam program ini bisa diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Terlebih, program kartu prakerja juga saat ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat luas.
"Sebaiknya bentuk insentif tersebut dialihkan untuk korban PHK, masyarakat kelas menengah, juga calon masyarakat menengah bawah. Pasalnya mereka juga menjadi calon orang miskin, lebih baik pelatihan itu dialihkan saja," ujar Vera dalam rapat virtual dengan Menteri Keuangan, Kamis (30/4).
Baca Juga: Hore, debitur kredit mikro dapat subsidi bunga dan penundaan angsuran hingga 6 bulan
Sebenarnya, kata Vera, pelatihan yang ada di dalam program kartu prakerja memiliki tujuan yang baik, karena diharapkan masyarakat dapat berkembang. Namun, sentimen yang menjadikannya buruk adalah karena adanya isu penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, Vera sempat meminta kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memonitor anggaran yang digulirkan dalam program prakerja.
Senada, anggota lain dari Fraksi Partai PKB Ela Siti Nuryamah juga mendukung pengalihan kartu prakerja menjadi BLT. Menurut Ela, masyarakat yang menjadi sasaran dari program kartu prakerja ini lebih membutuhkan uang untuk makan, dibandingkan pelatihan online.
"Hari ini masyarakat bukan butuh pelatihan, tapi mereka membutuhkan makan yang jelas ada di depan mata, jadi mohon ditinjau kembali,"papar Ela.
Baca Juga: UMKM pariwisata dan industri kreatif bakal mendapat ragam insentif
Selain itu, ia juga menyoroti mengenai akses program kartu prakerja yang dirasa belum merata di seluruh sektor masyarakat. Menurut Ela, masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses program ini.
"Bagi masyarakat di bawah, program prakerja memang cukup sulit diakses. Contoh dari 500 orang yang daftar, mungkin yang kebagian hanya satu-dua, untuk itu mohon ditinjau kembali terkait dengan program prakerja," kata Ela.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
