kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Pemerintah Dinilai Gagal Kurangi Ketergantungan pada Impor


Minggu, 15 Oktober 2023 / 18:34 WIB
Pemerintah Dinilai Gagal Kurangi Ketergantungan pada Impor
ILUSTRASI. Pekerja melakukan bongkar muat gula kristal putih impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (1/4/2023). Pemerintah Dinilai Gagal Kurangi Ketergantungan pada Impor.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor dinilai belum berhasil.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, impor pangan yang tinggi masih akan berlanjut dan akibatnya bisa menggerus neraca perdagangan.

Dia mencatat, saat ini ketergantungan Indonesia pada impor kedelai, jagung, bawang putih, daging, susu, sangat tinggi.

Baca Juga: Neraca Perdagangan RI Bakal Terpengaruh Lonjakan Impor Pangan

Parahnya, sejauh ini upaya untuk menghilangkan ketergantungan pangan-pangan pokok ini dari negara lain belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Implikasinya impor pangan produk-produk tersebut akan terus berlanjut dan neraca dagang akan terus tergerus impor pangan,” tutur Eko kepada Kontan.co.id, Minggu (15/10).

Untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, Eko menyarankan agar pemerintah meningkatkan produksi pangan, melakukan pembenahan menyeluruh pada ekosistem pertanian, termasuk pendanaan dan pemanfaatan teknologi.

Baca Juga: Kementerian Pertanian Terbitkan Rekomendasi Impor Bawang Putih Sebanyak 1,1 Juta Ton

Akan tetapi, Eko tidak melihat dampak signifikan dari meningkatnya impor pangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini karena secara umum importir pangan paling besar dari sektor swasta.

“Baik yang impor bahan pangan secara B to B, maupun yang mendapat kuota impor dari pemerintah, sehingga ke APBN secara umum tidak berdampak sangat besar karena pelaku impornya bukan kementerian/pemerintah,” imbuhnya,

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×