Pemerintah diminta mempertimbangkan matang wacana penyaluran bansos lewat fintech

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

Selain itu perlu adanya pertimbangan aksesibilitas. Sebab, teknologi digital fintech hanya dapat diakses di daerah-daerah yang sudah memiliki infrastruktur telekomunikasi yang baik. Meski begitu, Yusuf optimistis pemerintah dapat mengupayakan pemerataan infrastruktur telekomunikasi. "Salah satu tantangan ketika pemerintah ingin menggandeng fintech dalam penyaluran bansos yakni belum meratanya infrastruktur telekomunikasi," terang Yusuf.

Sebagai informasi penyaluran bansos saat ini, berdasarkan paparan Kemenkeu:

1. Berbasis rekening/tunai/e-wallet 
2. Transaksi masih menggunakan kartu ATM/e-wallet/tunai 
3. Ada biaya cetak dan distribusi kartu ATM/e-wallet 
4. Kartu rawan hilang, lupa PIN dan tidak terdistribusikan 
5. Ada biaya pengadaan EDC di e-warung

Baca Juga: Bansos tunai bakal diperpanjang, ini kriteria dan cara pencairannya

Wacana penyaluran bansos ke depan:

1. Berbasis full uang elektronik
2. Menggandeng fintech
3. Identifikasi berbasis biometric
4. Tantangan untuk wilayah yang tidak terjangkau internet

Usulan konsep penyaluran bansos ke depan yakni:

1. Masyarakat mendaftarkan/didaftarkan sebagai calon penerima bansos
2. Verifikasi data penerima ke Dukcapil
3. Pembuatan rekening online yang terkoneksi dengan fintech 
4. SPP/SPM/SP2D terbit ke rekening penyalur di Himbara
5. Himbara top up saldo fintech
6. Penerima bansos belanja ke e-warung dengan menyebutkan NIK
7. E-warung membuka aplikasi fintech untuk verifikasi data 
8. Bansos diberikan ke penerima bansos

Baca Juga: Kabar baik! Bansos tunai Rp 300.000 diperpanjang hingga Juni 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News