Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut menambahkan, terdapat empat rekomendasi yang dibuat oleh pihaknya terkait pelaksanaan food estate.
Pertama Pemerintah diminta, memperbaiki poin penilaian Indonesia yang masih kurang dalam ketahanan pangan, distribusi, diversity nuitrisi. "Kedua kita mendorong untuk tidak melakukan alih fungsi kawasan hutan dan gambut untuk food estate," kata Lola.
Hal tersebut menilik masih terdapat area eks PLG yang masih rawan terbakar. Dimana hasil Pantau Gambut, menunjukkan bahwa area eks PLG masih menjadi langganan kebakaran tiap tahunnya. Pada 2019 sendiri luas areal terbakar di eks PLG mencapai 167.000 hektar. Meski demikian tahun 2020 diakui terdapat penurunan.
Baca Juga: Pembangunan sistem irigasi dan jalan akses food estate Sumut berlanjut
"Kurangnya kajian ilmiah terhadap geofisik lahan dan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, program ini diprediksi tidak akan sustain, justru akan merugikan jadi bumerang kepada kita sendiri dari segi anggaran, lingkungan dan tentunya dalam sosial budaya. Terutama untuk lingkungan, terhadap komitmen Indonesia untuk mengurangi laju iklim global," jelasnya.
Ketiga untuk menjawab potensi krisis pangan, Pemerintah perlu melakukan intensifikasi lahan potensial. Lola menegaskan alih-alih membuka lahan baru, lebih baik dilakukan intensifikasi lahan pertanian dan petani yang sudah ada.
"Petani lahan-lahan mereka itu hanya di bawah 1 hektar, petani kecil jadi butuh upaya untuk membantu mereka juga dalam hal transfer knowledge, teknologi, mungkin juga pupuk," ujarnya. Terakhir Pantau Gambut merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program food estate yang sudah berjalan.
Selanjutnya: Targetkan penjualan Rp 700 miliar, Bekasi Fajar fokus bidik industri tahan banting
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
