Pemerintah Didesak Buka-bukaan Soal Arah Reformasi Subsidi Energi

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, belanja subsidi dan kompensasi energi terus membengkak setiap tahunnya. 

Laju pertumbuhan anggaran tersebut bahkan tercatat melampaui pertumbuhan belanja sektor vital lain seperti infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menyatakan, anggaran energi tersebut perlu dialihkan ke pos yang lebih produktif.

Pemerintah disarankan mengarahkan dana subsidi dan kompensasi guna memperkuat belanja sektor-sektor strategis yang dampaknya lebih nyata bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Kementrans Rampungkan Sertifikasi Lahan 441 Keluarga Transmigran di Simeulue

"Kita yang jadi persoalan di sini kenaikan daripada subsidi tiap tahun, termasuk dengan kompensasi, belanjanya itu lebih tinggi pertumbuhannya itu belanja-belanja yang kita anggap sebagai belanja yang cukup vital, infrastruktur, kesehatan, pendidikan," ujarnya dalam acara Kompas.com Talks Reformasi Subsidi Energi, di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Oleh karena itu, Andry mendesak pemerintah untuk menyampaikan rencana alokasi pengalihan anggaran secara konkret dan transparan kepada publik. 

Penjelasan terperinci mengenai porsi alokasi ke sektor kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur sangat dibutuhkan agar arah kebijakan reformasi subsidi energi menjadi makin jelas.

"Jadi inilah yang sebetulnya juga perlu diarahkan oleh pemerintah dalam hal ini, bahwa ada beberapa pos anggaran yang dirasa penting, dan pada akhirnya belanja daripada subsidi dan juga kompensasi ini bisa diarahkan ke sana," katanya.

Selain masalah alokasi, Andry juga menyoroti kebocoran penyaluran subsidi energi yang saat ini dinilai masih belum tepat sasaran. Pasalnya, kelompok masyarakat mampu hingga desil 10 tercatat masih ikut menikmati fasilitas subsidi listrik maupun LPG di dalam negeri.

Baca Juga: Kelas Menengah Susut, Pemerintah Pertahankan Subsidi Energi Meski Bebani APBN

"Kita bisa melihat bahwa dari sisi penyalahgunaan dalam hal ini subsidi, karena memang sebetulnya pemerintah ingin mendorong agar subsidi ini tepat sasaran, tetapi kita lihat bahwa sampai ke desil 10 saja banyak yang menerima subsidi," tuturnya.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah diharapkan segera mengevaluasi skema penyaluran agar bantuan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Menurutnya, perlindungan subsidi difokuskan untuk masyarakat pada desil 1 hingga 6 secara adil tanpa mengabaikan prinsip ketepatan sasaran.

"Yang perlu kita sasar adalah bagaimana agar masyarakat desil terendah, misalnya 1 sampai 4 mungkin ditambah dengan 5 dan 6 itu yang harusnya dilindungi. Di satu sisi kita ingin tepat sasaran, tetapi di satu sisi juga kita harus adil mendorong reformasi subsidi tersebut," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News