/2024/10/09/339705887.jpg "Realisasi Belanja Modal Daerah Baru 27%, Multiplier Effect Ekonomi Terancam Melemah")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah berpotensi melemahkan multiplier effect Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, belanja modal memiliki dampak yang lebih panjang terhadap kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi dibandingkan belanja rutin.
Berdasarkan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, hingga 21 September 2026, realisasi belanja daerah mencapai Rp 654,34 triliun atau 51,98% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 326,26 triliun atau 64,48% dari pagu, belanja barang dan jasa Rp 182,83 triliun atau 48,64%, belanja modal Rp 41,11 triliun atau 27,31%, serta belanja lainnya Rp 104,12 triliun atau 45,99%.
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, persoalan realisasi belanja daerah bukan hanya terletak pada rendahnya serapan, tetapi juga kualitas belanja.
Baca Juga: Di Forum PBB, Sugiono Soroti Ada Tiga Kebutuhan Mendesak Warga Gaza
"Ketika belanja pegawai jauh lebih cepat sementara belanja modal baru 27,31%, APBD lebih banyak bekerja untuk membiayai birokrasi daripada menjadi stimulus produktif bagi ekonomi daerah," kata Rizal kepada Kontan, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rizal, tingginya realisasi belanja pegawai memang tetap memberikan dampak terhadap perekonomian melalui konsumsi. Namun, multiplier effect yang dihasilkan cenderung lebih pendek dibandingkan belanja modal.
Sebaliknya, belanja modal dapat memberikan efek ekonomi yang lebih panjang karena tidak hanya menciptakan permintaan dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Belanja tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki konektivitas, menekan biaya logistik, hingga mendorong investasi swasta.
"Rendahnya belanja modal berarti daya ungkit APBD terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja ikut melemah," ujarnya.
Rizal menilai persoalan rendahnya realisasi belanja modal daerah merupakan masalah yang bersifat struktural dan berulang. Berbeda dengan belanja pegawai yang bersifat rutin dan relatif otomatis, belanja modal menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
Di antaranya adalah proses perencanaan yang lambat, tender dan pengadaan, pembebasan lahan, hingga keterbatasan kapasitas eksekusi pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat belanja produktif kerap menumpuk pada akhir tahun.
Baca Juga: Menkeu: Impor Beras Ilegal Nodai Swasembada Pangan Indonesia
"Akibatnya, belanja produktif sering menumpuk di akhir tahun, sehingga pemerintah mengejar serapan, bukan efektivitas dan outcome," jelas Rizal.
Ia menilai pemerintah pusat perlu mengubah orientasi evaluasi APBD, dari yang selama ini lebih menekankan tingkat serapan menjadi kualitas belanja. Transfer ke Daerah (TKD) maupun insentif fiskal juga dinilai perlu lebih kuat dikaitkan dengan ketepatan waktu pelaksanaan, porsi belanja produktif, dan hasil yang dicapai.
"Jangan sampai APBD besar, tetapi daya ungkit ekonominya kecil karena terlalu banyak terserap untuk menghidupi mesin birokrasi, bukan memperbesar kapasitas ekonomi daerah," katanya.
Lebih lanjut, Rizal memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 berada di kisaran 5,1%-5,2% secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal II 2026 sebesar 5,29%.
Salah satu faktor yang menahan pertumbuhan adalah lemahnya akselerasi fiskal daerah. "Artinya, APBD yang seharusnya menjadi stimulus justru masih banyak tertahan dan belum berputar ke sektor riil," ujarnya.
Rizal memperkirakan keterlambatan belanja daerah secara kasar berpotensi memangkas sekitar 0,1-0,3 percentage point dari potensi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026. Dampaknya terutama berasal dari tertahannya konsumsi pemerintah, investasi daerah, serta multiplier effect ke sektor swasta.
"Tanpa bottleneck tersebut, pertumbuhan berpotensi mendekati 5,3%-5,5%. Jadi masalahnya bukan kekurangan anggaran, tetapi uang pemerintah daerah yang tersedia belum cukup cepat bekerja untuk menggerakkan ekonomi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
