Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akan mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap, asa Indonesia dalam membawa defisit fiskal kembali menjadi maksimal 3% Produk Domestik Bruto (PDB) bisa terlaksana pada tahun 2023.
Hal ini juga menimbang situasi pandemi Covid-19 terkini, serta penanganan dampak yang makin kondusif. Sehingga, pada tahun 2023, diharapkan pemulihan sosial dan ekonomi makin baik.
“Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menangani dampak pandemi Covid-19, yaitu tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya kegiatan ekonomi nasional dan global, serta untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” tutur Dasco dalam keterangannya, seperti dikutip Rabu (18/5).
Baca Juga: Ini Alasan Indonesia Perlu Waspadai Lonjakan Inflasi Global
Meski begitu, Dasco mengingatkan harus tetap mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Ini didorong oleh krisis pandemi Covid-19 yang meninggalkan luka memar bagi perekonomian, tingkat kemiskinan, dan pengangguran yang belum kembali dari sebelum pandemi Covid-19.
Selain itu, adanya eskalasi perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi dalam negeri.
“Bahkan APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait minyak bumi,” tutur politisi Partai Gerindra itu.
Dengan kondisi ini, maka kebijakan fiskal perlu dirancang secara cermat, yaitu dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional.
Baca Juga: Pelaku IHT tolak kenaikan cukai di tengah tekanan dunia usaha
Salah satunya, dilakukan dengan menyusun skala prioritas, mendahulukan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Dasco mengaku DPR RI akan memberi perhatian besar pada KEM-PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
