kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   0,00   0,00%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Pemerintah-BI cari cara atasi utang luar negeri


Rabu, 20 Agustus 2014 / 23:01 WIB
Pemerintah-BI cari cara atasi utang luar negeri
ILUSTRASI. Menurut BMKG, musim kemarau 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya.


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia khususnya utang swasta terus membengkak. Posisi terakhir, utang swasta pada bulan Juni mencapai US$ 153,22 miliar atau naik 0,76% dari posisi bulan sebelumnya US$ 152,07 miliar. 

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku Kementerian Keuangan (Kemkeu) bersama dengan BI masih terus membahas pengendalian utang swasta. Salah satu yang dibicarakan selain aturan hedging adalah 90 hari sebelum utang jatuh tempo, ketersediaan valuta asing (valas) untuk membayar utang sudah ada agar tidak mengganggu rupiah.

Untuk hedging sendiri, Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menjelaskan sedang dalam tahap finalisasi. Isu yang penting dari hedging adalah persepsi dari aparat hukum bahwa aktivitas hedging bukanlah kerugian namun biaya yang dikeluarkan. Kalau merupakan biaya, tidak masuk dalam kategori kerugian. 

Mengenai bentuk aturan yang dikeluarkan untuk hedging tersebut, Chatib bilang, kalau sudah ada kesepakatan di antara penegak hukum dan perlakuannya sama, aturannya bisa dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau aturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Yang penting ada finalisasi bahwa hedging bukanlah kerugian," ujarnya yang dijumpai di Kementerian Keuangan, Rabu (20/8).

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melihat rasio utang Indonesia terhadap PDB yang tinggi dengan utang swasta yang meningkat tersebut mesti dilihat dari kualitas utangnya. Apakah sudah dihedging dan apakah sumbernya dari bank komersial atau pemegang saham perusahaan tersebut. 

Mengenai DER sendiri, dirinya mengakui masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya, Bambang menjelaskan akan membuat rasio utang berbeda tiap sektornya. Sektor keuangan akan mendapatkan rasio utang tinggi karena karakteristik sektornya yang meminjam uang untuk dipinjamkan lagi.

Asal tahu saja, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menjadi sektor terbesar penyumbang utang luar negeri. Pada bulan Juni 2014 utang pada sektor ini mencapai US$ 126,59 miliar atau naik 0,03% dibanding bulan Mei US$ 126,56 miliar.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat data terbaru rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II naik menjadi 33,86%. Sebelumnya pada triwulan pertama 2014, rasio utang Indonesia adalah 32,33% dari PDB.

Bila melihat rasio pembayaran utang dibanding pendapatan eskpor atau yang dikenal dengan debt service ratio (DER) juga mengalami peningkatan. Triwulan I 2014 sebesar 46,42% lalu naik menjadi 48,28% pada triwulan II.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×