Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Rencana pemerintah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembaharuan (RAPBN-P) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali molor. Sebelumnya, pemerintah rencananya akan menyerahkan draf tersebut ke DPR pada Senin 13 Mei 2013 ketika DPR selesai reses. Tapi kenyataanya hingga kini, pemerintah masih belum juga menyerahkannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, RABPN-P tersebut masih terus digodok oleh pemerintah. Ia membantah jika penyerahan draf tersebut ditunda karena masih banyak yang kurang lengkap. "Kita usahakan menyerahkan pekan ini, Kamis, atau Jumat, ya akan masuk segera ke dewan. Kita targetkan minggu-minggu ini, kalau pun meleset ya hari Senin," ujar Hatta yang juga pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan di Kantor Presiden, Rabu (15/5).
Menurut Hatta, pemerintah tidak sengaja memundurkan penyerahan RAPBN-P ke dewan, tapi karena memang sudah begitu rencana pemerintah semula. Jadi pemerintah akan terlebih dahulu melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan dewan untuk mempersiapkan asumsi APBN-P. Setelah semuanya dimatangkan, barulah pemerintah membahasnya di DPR.
Dalam draf RAPBN-P tersebut pemerintah akan melakukan perubahan. Pemerintah menargetkan inflasi pada tahun 2013 ini berada di angka 6,9%-7,2%. Tingginya inflasi itu salah satunya disebabkan kenaikan produk-produk holtikultura pada awal tahun dan nantinya kenaikan harga BBM pada Juni.
Selain melakukan rapat konsultasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan rapat tertutup dengan partai pendukung koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) di Wisma Negara, Selasa (14/5). Dalam rapat tersebut, partai pendukung pemerintah mendukung kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), namun anggota Setgab belum sepakat soal pembagian dana kompensasi, khususnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dijadikan satu paket dengan kenaikkan harga BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
