Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah berencana menyediakan dana Rp 414 triliun untuk program PEN tahun depan. Jumlah tersebut lebih tambun dari rencana semula yang sebesar Rp 321,3 triliun.
Isa kemudian mengatakan, dari jumlah yang disiapkan tersebut, pemerintah berencana merombak ketentuan klaster program PEN 2022 hanya menjadi 3 klaster, dari sebelumnya pada tahun 2021 ada 5 klaster.
Tiga klaster tersebut adalah klaster kesehatan dengan rencana pagu sebesar Rp 117,9 triliun, klaster perlindungan masyarakat dengan rencana pagu Rp 154,8 triliun, serta klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan pagu Rp 141,4 triliun.
Baca Juga: Ekonomi mulai pulih, NPL perbankan membaik ke 3,22% di Oktober 2021
Alokasi PEN di bidang kesehatan nantinya akan dimanfaatkan untuk testing, tracing, dan treatment (3T), perawatan pasien Covid-19 dengan cost sharing dari BPJS.
Kemudian untuk obat Covid-19, insentif tenaga kesehatan baik pusat maupun daerah, vaksinasi, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah, serta antisipasi kesehatan lainnya.
Sementara klaster perlindungan sosial, perkiraan pemanfaatnya untuk memberi program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT dana desa, dan antisipasi pelunasan program perlindungan sosial lainnya.
Sedangkan klaster penguatan pemulihan ekonomi dipakai untuk infrastruktur konektivitas, pariwisata serta ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM, korporasi, atau BUMN, investasi pemerintah, serta insentif perpajakan.
Baca Juga: Indonesia akan angkat 6 isu ini dalam Presidensi G20 2022
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai jumlah anggaran PEN yang disiapkan oleh pemerintah tersebut belum cukup besar, sehingga perlu tambahan anggaran.
“Perlu tambahan, sekitar Rp 100 triliun sampai Rp 200 triliun diabdningkan pagu anggaran awal, karena ancaman pandemi dengan varian baru butuh respons cepat dan butuh biaya,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (29/11).
Selain besaran anggaran, Bhima juga memberikan saran terkait alokasi program PEN tahun depan.
Pertama, alokasi yang lebih besar untuk program perlindungan sosial dan anggaran kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah wajib menyiapkan anggaran terutama untuk mengantisipasi lonjakan kasus varian Omicron.
Kedua, kreativitas dari stimulus. Dalam hal ini, selain menambah porsi, pemerintah bisa mempertahankan porsi-porsi bantuan seperti bantuan subsidi upah, bantuan produktif, plus memberi subsidi UMKM yang masuk ke ekosistem digital.
Ketiga, serapan anggaran harus cepat dan tepat, serta harus fokus ke sektor yang benar-benar membutuhkan stimulus. Seperti stimulus bagi usaha terdampak layaknya pariwisata, transportasi, dan perhotelan.
Baca Juga: Ada virus corona Omicron, syarat perjalanan internasional diperketat, ini aturannya
Keempat, peningkatan koordinasi dengan pejabat teknis di lingkup daerah. Hal ini bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam mengelola dana agar manfaatnya makin cepat terasa.
Senada, ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengingatkan agar pemerintah harus adaptif dan harus responsif dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19, terutama dari varian baru.
“Pemerintah harus siap-siap. Namun, kuncinya juga di kecepatan realisasi anggaran yang bisa ditingkatkan lagi,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
