Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 400 miliar untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah akibat tsunami, yang dipicu gempa di seluruh wilayah perairan Indonesia. Anggaran itu antara lain akan digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini atau tsunami early warning system (TEWS).
Anggaran tersebut akan cair secara bertahap hingga 2012 mendatang. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan sebesar Rp 125 miliar. "Lalu, akan ditambah secara bertahap dua tahun berikutnya," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, akhir pekan lalu.
Selama ini, anggaran untuk sistem peringatan dini tsunami berasal dari hibah negara lain. Yaitu, Amerika Serikat, Jerman, China, Jepang, dan Prancis. Tapi, bantuan dari lima negara tersebut berakhir 2009 lalu. Sehingga mulai 2010 ini pemerintah harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai sistem itu.
Pemerintah, Agung menjelaskan, akan memakai anggaran tersebut untuk pemeliharaan alat-alat pada sistem peringatan dini tsunami. Pasalnya, alat-alat itu tidak pernah mati dan terus bekerja 24 jam sehari sepanjang tahun. "Perlu sistem perawatan secara intensif," ujarnya.
Selain untuk membiayai perawatan peralatan pada sistem peringatan dini tsunami, anggaran tersebut juga untuk mendanai pengembangan alat-alat pendukung pengambilan keputusan, apakah gempa yang terjadi berpotensi tsunami atau tidak. Pengembangan sistem itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai lokasi gempa dan besar kekuatannya.
Agung menambahkan, anggaran sebanyak Rp 400 miliar tersebut juga akan digunakan untuk menambah sirine peringatan dalam sistem peringatan dini tsunami.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sri Woro B. Harijono mengakui, banyak daerah potensi tsunami yang belum dipasang sirine peringatan. Saat ini, pemerintah baru memasang di 22 titik saja. "Kami masih membutuhkan banyak sirine," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
