Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah mengakui pembangunan infrastruktur masih berjalan lamban. Pasalnya, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Dedy Priatna mengatakan, tantangan utama pembangunan sarana dan prasarana publik adalah keterbatasan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Sehingga kami bergantung pada skema kerjasama pemerintah-swasta atau public private partnership (PPP). Tapi PPP masih perlu banyak pembenahan," katanya, Senin (28/3).
Tantangan lainnya adalah pendanaan yang dialokasikan untuk penjaminan proyek di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). Menurut Dedy, dana PII masih minim sehingga proyek yang diberikan penjaminan terbatas.
Lambannya pembangunan infrastruktur juga karena dana penyiapan proyek atau Project Development Facility (PDF) yang terbatas. Dedy bilang, dana untuk PDF bertumpu pada pinjaman dan hibah yang nilainya sangat terbatas.
Di luar faktor pendanaan, Dedy bilang, pembangunan infrastruktur lamban karena masalah birokrasi. Dia bilang, masih ada birokrasi di daerah atau departemen yang berbelit-belit.
Ke depannya, dia berharap mulai tahun 2012 seluruh proses investasi harus melalui satu pintu agar investor lebih mudah. Dengan demikian, lanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana publik dapat lebih cepat dan maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
