kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Pemerintah akan rekrut kalangan swasta untuk pejabat eselon I dan II


Rabu, 14 November 2018 / 18:49 WIB
Pemerintah akan rekrut kalangan swasta untuk pejabat eselon I dan II
ILUSTRASI. Menteri PAN-RB Syafruddin


Reporter: Umi Kulsum | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana membuka rekruitmen pegawai swasta atau kalangan profesional masuk ke birokrasi pemerintah. Jika tak ada aral melintang, rencana ini akan mulai direalisasikan tahun depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Adapun jabatan yang bisa diisi kalangan swasta tersebut bisa eselon satu maupun eselon dua.

"Mungkin saya rasa tahun depan ya, bukan tahun ini. Karena anggarannya sudah dikunci," kata Syafruddin di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (14/11).

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menambahkan, pemilihan pegawai dari swasta akan dilakukan seleksi ketat agar mendapatkan orang-orang yang terbaik.

Tujuan kebijakan ini guna menciptakan fleksibilitas dalam birokrasi. Dengan membuka peluang bagi pegawai di luar pemerintahan diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang kompetitif.

"Kami mencari dan merekrut talenta-talenta terbaik dari manapun, yang tidak bisa diisi dari dalam akan diisii dari luar," kata Taufiq di kesempatan yang sama

Ia menambahkan, pegawai swasta yang menjadi kriteria antara lain harus memiliki keahlian tinggi yang tidak dimiliki dalam birokrasi pemerintahan. Nantinya akan direkrut melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dengan sistem kontrak.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan kebijakan percepatan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan kelas dunia. Sebab, kata Taufiq, negara-negara lain di ASEAN sudah sangat gencar melakukan perubahan-perubahan di sistem birokrasinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×