Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memperluas cakupan penerima serta wilayah penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021 mendatang.
Adapun beberapa bansos yang akan diperluas adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kartu sembako kepada 29 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos ini juga akan disalurkan di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatra, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, perluasan cakupan penerima bansos ini tidak terlepas dari prediksi jumlah penduduk miskin di akhir tahun.
Baca Juga: Pemerintah akan perluas penerima bansos pada tahun 2021
"Pada akhir tahun ini, kami perkirakan jumlah penduduk miskin bisa mencapai 30 juta hingga 37 juta orang secara total. Berdasarkan prediksi ini, maka cakupan KPM saya kira cukup besar dari total prediksi jumlah penduduk miskin," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (27/7).
Apabila dilihat manfaatnya, Yusuf mengatakan langkah penambahan KPM ini perlu diapresiasi. Artinya, pemerintah lebih banyak melakukan pendekatan dalam penurunan jumlah penduduk miskin di dalam negeri.
"Selain mendapatkan uang tunai, KPM juga menerima bantuan berupa misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dalam jangka panjang KPM diharapkan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, ini yang kemudian akan menurunkan angka kemiskinan secara bertahap," paparnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Refocusing belanja Covid-19 jadi alasan rendahnya serapan anggaran K/L
Yusuf menjelaskan, tingkat kemiskinan ini penting dalam memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, bansos akan menjadi pegangan utama penghasilan keluarga miskin, sehingga penting untuk mereka dalam menjaga daya beli.
Selain itu, menambah cakupan KPM juga berarti mendorong konsumsi rumah tangga (RT) untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia memperkirakan, dengan melihat kapasitas anggaran di tahun depan, kemungkinan pemerintah bisa berjalan dengan penerima bansos sebanyak 29 juta KPM.
Hal ini, karena proses konsolidasi anggaran masih akan berlanjut di tahun depan, sehingga pembagian belanja masih perlu dilakukan secara proporsional antara belanja bansos, serta belanja lainnya sepertinya belanja kesehatan.
Baca Juga: PBI dinilai belum berhasil ungkit devisa hasil ekspor
"Apabila mengacu pada nilai, saya kira sudah cukup proporsional. Hanya saja, menurut saya kartu sembako perlu dipertimbangkan diubah bentuknya dalam bentuk cash saja atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mengingat pemberian bentuk cash bisa memberikan efek mulitplier yang lebih besar terhadap perekonomian," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
