Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah berkomitmen menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga 2014 mendatang. Wakil Presiden Boediono beralasan program yang diluncurkan sejak 2007 telah menunjukkan hasil yang memuaskan.
"Saya selalu mendapatkan laporan baik, yang sifatnya langsung atau tidak. Mayoritas berhasil tanpa tercela," kata Boediono, saat membuka gelar karya pemberdayaan masyarakat di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9).
Tetapi tidak semua laporan yang diterima Boediono baik. Dia juga mengaku pernah menerima laporan penyimpangan dana PNPM Mandiri. Oleh karena itu, dia meminta penyimpangan tersebut segera diselesaikan. "Jangan sampai setitik nila, rusak susu sebelanga," katanya.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Agung Laksono menyebutkan dana PNPM Mandiri yang telah dikucurkan dari tahun 2007 sampai sekarang mencapai Rp 40 triliun. "Dana itu rata-rata terserap 100% karena sebelumnya sudah dipesan di daerah dan tinggal disalurkan," katanya.
Perihal soal penyelewengan dana PNPM Mandiri, Agung menegaskan jumlahnya relatif kecil. Tak hanya itu sejumlah pihak telah ditangkap dan menjalani proses hukum.
Untuk tahun ini, pemerintah mengelontorkan dana sebesar Rp 13,138 triliun untuk 6.623 kecamatan. Total alokasi dana PNPM ini terdiri atas PNPM Perkotaan sebesar Rp 1,67 triliun untuk 1.153 kecamatan, dan PNPM pedesaan sebesar Rp 9,58 triliun untuk 5.016 kecamatan.
Bukan hanya itu, untuk PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi (PISEW) di 237 kecamatan, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 5,27 triliun. Sedangkan untuk PNPM RIS di 215 kecamatan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,01 triliun. Untuk PNPM daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di 75 kabupaten/kota, pemerintah menjatah dana senilai Rp 345,9 miliar.
Sementara itu dalam RAPBN 2012, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,1 triliun rupiah. Anggaran tersebut untuk program PNPM pedesaan sebesar 9,6 triliun rupiah, dengan sasaran 5.020 kecamatan, program PNPM perkotaan sebesar Rp 2 triliun dengan sasaran 10.948 kelurahan, serta program PNPM daerah tertinggal dan khusus sebesar Rp 42,3 miliar dengan sasaran 85 kabupaten dan kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
