kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemda NTB ikut perebutkan 7% saham Newmont.


Selasa, 28 Desember 2010 / 23:28 WIB
Pemda NTB ikut perebutkan 7% saham Newmont.


Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Setelah Pemerintah Pusat menyatakan minat untuk membeli 7% saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang akan dilimpahkan pada BUMN yang memiliki likuiditas, kini giliran Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) ngotot untuk membeli saham tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Sujirman mengatakan pemerintah daerah sangat berminat untuk membeli 7% saham Newmont untuk memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).”Selama ini Pemerintah NTB telah menguasai 24% dari saham NNT tetapi sisanya masih dikuasai asing oleh sebab itu selain agar NNT dikuasai putra asli daerah juga untuk memajukan daerah NTB sendiri,” tutur Lalu.

Pemerintah NTB telah melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat mengenai ketertarikannya untuk membeli 7% saham tersebut. Tetapi hingga saat ini belum ada surat balasan dan lampu hijau bagi pemerintah NTB untuk membeli saham tersebut, “Kami terus berikhtiar dan berharap di sisa waktu ini Pemerintah Pusat mau memberikan kesempatan itu kepada daerah,” harap Lalu.

Mengenai kesiapan dana, Lalu mengaku pemerintah NTB belum memiliki dana.”Jika menggunakan dana dari PAD tidak bisa karena dananya sudah dialokasikan ke berbagai sektor, tetapi kami akan menggandeng pihak swasta dan pemilihannya dengan cara seperti system beauty contest,” papar Lalu.

Sementara Pemerintah pusat sendiri belum ada kejelasan mengenai akan melimpahkan ke siapa kepemilikan saham Newmont itu. Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Achiran Pandu Djajanto, mengaku hingga saat ini pemerintah belum memutuskan akan memberikan 7% saham tersebut kepada siapa.”Hingga saat ini kami masih terus mengkajinya, yang jelas kami akan memberikan kepada BUMN yang memiliki likuiditas baik. Bisa Antam atau Timah,” terangnya.

Dongkrak PAD

Pengamat Perminyakan Kurtubi mengatakan pemerintah pusat harus bisa memberikan kesempatan kepemilikan saham itu kepada daerah agar daerah tersebut bisa berkembang dan berinovasi.”Selama ini daerah sebagai penghasil tambang hanya dapat keuntungan dari bagi hasil ataupun royalti dari keuntungan tambang, “ terang Kurtubi.

“Pemda yang mewakili daerah seyogianya diberi kesempatan untuk membeli divestasi ini dan berlaku bagi daerah lain yang memiliki tambang untuk punya peluang memiliki tambang yang ada di daerahnya, agar mereka memiliki rasa sense of belonging, selain itu guna mengamankan tambang yang ada di daerah mereka,” terang Kurtubi.

“Penghasilan yang saat ini hanya berupa royalti dari perusahaan tambang dan itu sangat kecil, pajak yang besar tehadap perusahaan tambang semuanya lari ke pemerintah pusat,” keluh Kurtubi.

Sekadar catatan kepemilikan daerah NTB sekarang sebesar 24% itu dibagi atas tiga kabupaten kota yaitu Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Dari kepemilikan saham itu PAD NTB mendapatkan suntikan royalti dari Newmont sebesar Rp 35 miliar setiap tahunnya.

Sejak tahun 2009 pemerintah daerah NTB selain mendapat royalti juga mendapatkan dividen dari kepemilikan saham di Newmont. Tahun 2009 Dividen yang diterima sebesar Rp 50 miliar sehingga ikut mendongkrak PAD NTB pada 2009 menjadi Rp1,4 triliun. Untuk tahun 2010 dividen yang diperoleh sebesar Rp 85 miliar dan menjadikan PAD membengkak jadi Rp 1,7 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×