kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Inilah alasan pemerintah pusat beli saham Newmont


Senin, 20 Desember 2010 / 21:25 WIB


Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan pemerintah pusat ingin membeli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Agus mengatakan, sektor tambang adalah salah satu kekuatan Indonesia. Apalagi, kata Agus, Newmont mempunyai lima kawasan tambang yang masih dalam taraf pengolahan awal.

Artinya, Newmont memiliki potensi yang bagus ke depan. "Industri ekstraksi itu marginnya bagus dan komoditi tambang itu harganya lagi tinggi dan baik sekali," kata Agus sebelum rapat terbatas di
kantor Presiden, Senin (20/12).

Bukan itu saja, menurut Agus pembelian itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan- perusahaan besar dan berpengaruh terhadap rakyat Indonesia itu pemerintah perlu ada di sana. "Untuk meyakinkan tata kelolaannya baik dan semua standar pengelolaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata mantan Direktur utama Bank Mandiri itu.

Cuma Agus enggan mengungkap berapa besar dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli 7% saham itu. Dia bilang, pemerintah telah menyatakan minat membeli 7% saham Newmont dan kemampuan keuangannya ada.

Selain itu, Agus menjelaskan hingga kini pemerintah belum memutuskan apakah BUMN atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP), maupun lembaga lain yang bertugas membeli 7% saham itu. Menurutnya, akan ada pengkajian dalam tiga bulan ke depan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×