Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pembangunan kehutanan tidak boleh mematikan dunia usaha. Sebaliknya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mendorong dan membina dunia usaha yang bergerak di sektor kehutanan atau yang memanfaatkan kawasan hutan bisa berkembang tanpa mengesampingkan faktor konservasi.
Oleh karena itu, Kementerian LHK harus lebih kreatif dan inovatif untuk mendorong sektor kehutanan bisa memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
“Tidak boleh hanya konservasi saja, tapi memadukan orientasi konservasi untuk mempertahankan luas kawasan hutan dengan orientasi ekonomi yang mampu untuk mendorong sektor bisnis bisa bergerak untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, Selasa (8/8).
Menurut Viva, Menteri LHK Siti Nurbaya harus bisa menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni dengan mengeluarkan peraturan menteri yang tidak kontraproduktif dengan dunia usaha.
“Pak Jokowi itu ingin agar sumber penerimaan negara itu tidak hanya pada migas saja, tapi juga dikembangkan pada sektor kehutanan. Baik dari sektor pajak maupun dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” katanya.
Hal senada dikemukakan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Yanto Santosa. Menurutnya, pengelolaan hutan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, semua stakeholder kehutanan terutama Menteri LHK agar lebih berani keluar dari pakem pembangunan kehutanan yang lebih fokus pada konservasi. “Harus berani berfikir out of the box,” katanya.
Lantaran pemikiran Kementerian LHK yang terlalu konservatif, kata Prof Yanto, maka tak mengherankan apabila peran hutan terhadap perekonomian nasional sudah menurun, dan kalah jika dibandingkan dengan sawit.
“Ini merupakan sinyal dari presiden agar Kementerian LHK lebih berani dan lebih maju melangkah. Ini saya pikir bagus. Tapi tidak dengan cara membagikan hutan kepada rakyat dalam konteks mengubah status,” katanya.
Diketahui, Menteri LHK Siti Nurbaya, Februari lalu mengeluarkan aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Keempat permen tersebut yakni PermenLHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, PermenLHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut, PermenLHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta PermenLHK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Sontak, keluarnya aturan tersebut dikeluhkan para pelaku usaha di sektor hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Presiden pun merespon keluhan para pengusaha tersebut.
Seperti diketahui, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Senin (24/7) lalu, Presiden Jokowi menegur para menterinya agar hati-hati dalam menerbitkan peraturan menteri. Menurut Presiden, kepentingan dunia usaha semestinya menjadi acuan dalam pembuatan peraturan menteri.
Prof Yanto melihat permen tersebut memang membuat investasi stagnan. “Termasuk juga inpres yang mengatur moratorium di lahan hutan alam primer dan gambut itu juga menghambat investasi. Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2014 soal perhitungan ganti rugi itu juga membuat pengusaha takut,” katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance(Indef) Enny Sri Hartati mengatakan aturan yang dikeluarkan Kementerian LHK tersebut memang memberatkan dunia usaha.
“Aturan tersebut terlalurigid. Maka harus ada titik temu antara kepentingan konservasi dengan ekonomi, sehingga ada win-win solution. Ini salah satu opportunity karena kita punya lahan gambut yang cukup luas,” kata Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
