Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Terbitnya sederet paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah rupanya belum memenuhi harapan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, hingga kini masih ada sektor industri belum menikmati paket kebijakan ekonomi. Bahkan, ada juga sektor industri yang sama sekali belum tersentuh paket kebijakan ekonomi dari pemerintah.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, salah satu sektor industri yang belum banyak tersentuh paket kebijakan ekonomi adalah industri tekstil. Menurutnya, meski sektor industri ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar hingga kini sektor ini belum banyak menikmati paket kebijakan ekonomi.
Sejatinya, pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid III yang salah satunya berisi tentang penundaan pembayaran tagihan listrik dan diskon tarif listrik sudah memberikan keringanan bagi sektor industri tekstil. Tapi, "Itu belum jalan, tidak ada (yang menikmati) diskon, kalaupun ada sedikit," kata Hariyadi, Selasa (20/12).
Selain itu, Hariyadi juga berharap, pemerintah menerbitkan paket kebijakan berisi insentif bagi industri yang bisa memproduksi barang substitusi impor dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
"Misalnya industri perkebunan sawit, diberi insentif supaya ekspor tidak hanya CPO tapi bisa turunan, supaya bisa bernilai tambah di dalam negeri, di sektor elektronik, beri insentif ke industri komponen elektronik lokal supaya berdaya saing," katanya.
Sekretaris Apindo Suryadi Sasmita menambahkan, Apindo juga berharap pemerintah menerbitkan paket kebijakan untuk sektor industri perikanan. Paket kebijakan ini bisa berisi insentif bagi para pelaku industri dalam membangun cold storage. Pemerintah juga diharapkan bisa memberi insentif ke sektor pariwisata. Tujuannya agar pengembangan infrastruktur pariwisata bisa dikebut.
Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudi bilang, insentif bagi sektor industri ini bisa dalam berbagai bentuk. "Salah satunya pajak, regulasi sudah atur insentif pajak di sektor prioritas, silahkan jalankan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong bilang, pemerintah akan kembali merilis paket kebijakan yang fokus pada tiga masalah keluhan investor. Yakni terkait perbaikan aturan, perpajakan dan izin tenaga kerja asing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
