kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.175.000   4.000   0,18%
  • USD/IDR 16.742   -34,00   -0,20%
  • IDX 8.099   58,67   0,73%
  • KOMPAS100 1.123   8,34   0,75%
  • LQ45 803   6,91   0,87%
  • ISSI 282   2,37   0,85%
  • IDX30 422   3,62   0,87%
  • IDXHIDIV20 480   0,21   0,04%
  • IDX80 123   1,39   1,14%
  • IDXV30 134   0,51   0,38%
  • IDXQ30 133   0,20   0,15%

Patrialis belum terima permintaan pencabutan paspor Nunun


Rabu, 25 Mei 2011 / 13:10 WIB
ILUSTRASI. Ilustrasi efek ekonomi corona


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can


JAKARTA. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar belum menerima permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencabut paspor Nunun Nurbaeti. Dengan demikian, Kementerian Hukum dan HAM belum bisa mencabut paspor tersangka dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu pulang ke tanah air.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan segera melayangkan surat permohonan pencabutan paspor Nunun ke Kementerian Hukum dan HAM. Pencabutan paspor ini untuk membatasi ruang gerak istri bekas wakil kepala polisi Adang Daradjatun tersebut.

Patrialis mengatakan, pencabutan paspor tersebut merupakan upaya memulangkan Nunun ke tanah air. Sebab, sejauh ini, pemerintah tidak dapat memaksa Nunun pulang tanpa seizin pemerintah tempat Nunun tinggal. "Kalau dia ada di Singapura dan Singapura tidak berkenan, ya, kami tidak memaksakan. Jadi, harus Bu Nunun dengan kesadaran sendiri kembali ke Indonesia," katanya, Rabu (25/5).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×