| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.545.000 -20.000 -0,78%
USD/IDR 18.109 16,00 0,09%
IDX 5.050 20,17 0,40%
KOMPAS100 649 1,43 0,22%
LQ45 518 4,63 0,90%
ISSI 164 -2,40 -1,44%
IDX30 292 2,74 0,95%
IDXHIDIV20 394 5,37 1,38%
IDX80 75 0,27 0,36%
IDXV30 108 0,37 0,34%
IDXQ30 99 1,18 1,21%

Jika KPK minta, menteri hukum akan cabut paspor Nunun Nurbaeti

Selasa, 24 Mei 2011 / 15:55 WIB

ILUSTRASI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju lagi 0,11% menjadi 5.239,25 pada Kamis (13/8). IHSG masih bisa menguat, meski lebih banyak saham big cap yang melemah.

Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Kementerian Hukum dan HAM mengaku akan mencabut paspor tersangka dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Goeltom, Nunun Nurbaeti. Pencabutan paspor ini sebagai upaya memulangkan Nunun yang kabarnya tengah berada di luar negeri.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, pencabutan paspor Nunun ini tinggal menunggu permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau tidak ada permintaan, kami tidak berbuat apa-apa," kata Patrialis, Selasa (24/5).

Dengan pencabutan paspor ini, Patrialis mengatakan, Nunun akan kesulitan bergerak. Sebab, dia tidak bisa ke luar negeri atau pulang ke Indonesia. Untuk bisa bepergian, dia bilang Nunun harus mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

KPK telah menetapkan Nunun sebagai tersangka kasus suap itu pada Februari lalu. Hingga saat ini, KPK masih berupaya mengekstradisi istri anggota DPR ini. Kabarnya, Nunun yang mengklaim sakit sedang berada di Singapura.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News