Pasar Mulai Perhitungkan Risiko Difisit Fiskal RI di 2026, Rupiah Kian Sensitif

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelebaran defisit fiskal mulai menjadi perhitungan serius terhadap pasar Indonesia pada tahun anggaran 2026.

Maklum angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencerminkan arah kebijakan serta kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan belanja yang terus membesar.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede mengatakan, selain faktor global, pasar keuangan mulai semakin memperhitungkan risiko fiskal Indonesia pada 2026. 

"Pasar memang mulai semakin memperhitungkan risiko fiskal 2026, bukan semata karena angka defisitnya, tetapi karena ketidakpastian arah kebijakan dan kemampuan menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan belanja yang membesar," ungkap Josua kepada Kontan, Selasa (13/1/2026).

Baca Juga: Kantor Pusat Ditjen Pajak Digeledah, Penyidik KPK Amankan Uang dan Bukti Suap

Data realisasi APBN 2025 menunjukkan defisit melebar hingga Rp 695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Posisi ini semakin mendekati ambang batas defisit 3%, di saat penerimaan negara cenderung melemah dan kebutuhan pembiayaan meningkat.

“Meski demikian, pemerintah masih memiliki sisa anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 48,9 triliun yang bisa menjadi bantalan awal untuk 2026,” ujar Josua.

Di sisi lain, kerangka APBN 2026 yang tertuang dalam undang-undang masih mematok defisit sebesar Rp 689,1 triliun atau sekitar 2,7% PDB.

Menurut Josua, pasar akan mencermati apakah target penerimaan dan asumsi belanja tersebut realistis saat memasuki tahap eksekusi.

Ia juga menilai, dengan munculnya laporan proyeksi yang memperkirakan target defisit 2026 berpotensi melampaui 3% PDB, serta rasio utang pemerintah yang diperkirakan terus meningkat hingga sekitar 42% pada 2029, narasi tersebut secara alami mendorong pelaku pasar meminta kompensasi risiko yang lebih besar.

Baca Juga: Ketua PBNU Aizzudin Bantah Terima Aliran uang Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

"Ini membuat pelaku pasar meminta kompensasi risiko lebih besar, baik lewat tekanan pada rupiah maupun kecenderungan naiknya imbal hasil surat utang berjangka panjang. Jadi sinyalnya lebih tepat dibaca sebagai proses penyesuaian harga risiko, bukan kepanikan mendadak," jelas Josua.

Sensitivitas pasar terhadap risiko fiskal tersebut juga tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah yang kerap melemah bertepatan dengan rilis data fiskal APBN. Menurut Josua, pelemahan rupiah terjadi akibat dua mekanisme kuat, yakni faktor global dan domestik.

Dari sisi global, pelemahan rupiah sejalan dengan tekanan terhadap mata uang Asia akibat penguatan dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan harga minyak dunia, serta melemahnya yen Jepang.

Dalam konteks ini, rilis data APBN kerap menjadi pemicu tambahan dari gelombang tekanan global yang sudah berlangsung.

Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Defisit APBN 2026 Tetap Dijaga di Bawah 3% PDB Sesuai Amanat UU

Di sisi lain, ketika data fiskal menunjukkan defisit yang mendekati batas dan memunculkan spekulasi revisi defisit atau tambahan penerbitan surat utang, sensitivitas pasar cenderung meningkat.

Hal ini mencerminkan kekhawatiran, dan memicu meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan beban risiko, terutama jika penerimaan negara belum menunjukkan perbaikan signifikan.

"Karena itu, pemerintah perlu mengurangi ruang spekulasi lewat komunikasi fiskal yang tegas dan konsisten, langkah nyata memperkuat penerimaan, penajaman belanja agar lebih produktif, serta strategi pembiayaan yang rapi agar tambahan kebutuhan dana tidak memicu kekhawatiran berlebihan," ungkap Josua.

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Tetapkan Margin Fee Bulog 7% Demi Stabilitas Beras Nasional

Sementara dari sisi moneter, peran Bank Indonesia (BI) dinilai krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar. "Kuncinya, BI perlu menjaga stabilitas agar pelemahan rupiah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu bergejolak,” kata Josua.

Upaya menjaga stabilitas rupiah tersebut menurutnya dapat dilakukan melalui intervensi yang terukur di pasar valuta asing dan pasar surat berharga negara, pengelolaan likuiditas rupiah agar tetap menarik, serta koordinasi yang erat dengan pemerintah dalam pengelolaan kas dan komunikasi kebijakan. Dengan demikian, stabilitas rupiah dapat terjaga tanpa mengorbankan momentum pemulihan ekonomi.

Selanjutnya: Kinerja Medco Energi (MEDC) Diperkirakan Tetap Solid, Simak Rekomendasi Sahamnya

Menarik Dibaca: Hujan Sangat Deras Guyur Provinsi Ini, Cek Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (14/1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News