Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan ekonomi sirkular untuk penanganan masalah sampah di Indonesia menemui tantangan seiring adanya pandemi Corona yang melanda seluruh dunia.
Peneliti Sustainable Waste Indonesia (SWI) Dini Trisyanti menyampaikan, pandemi Corona sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan pengelolaan sampah di Indonesia. Pasalnya, pemulung serta pekerja sektor informal pengelolaan sampah lainnya terbilang rentan terdampak pada kondisi saat ini.
Baca Juga: Inovasi LIPI: Pertama di Indonesia, alat terapi oksigen untuk pasien Covid-19
Padahal, berdasarkan hasil riset SWI, saat ini tingkat daur ulang botol PET di Indonesia sudah lebih dari 60% yang mana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata Eropa sebesar 48% dan Amerika Serikat 29%. Hal ini bisa terjadi lantaran botol PET mempunya harga jual yang tinggi dan telah terkelola dengan baik oleh industri daur ulang. “Ini bisa menjadi peluang bagi pengelolaan sampah di Indonesia,” kata dia dalam webinar, Jumat (19/6).
Masalah sampah plastik di Indonesia sebenarnya masih cukup pelik. Berdasarkan data dari Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis April lalu, di tiap tahun Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik yang mana 9% di antaranya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan laut.
Di kesempatan yang sama, Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik memperkirakan ada sekitar 3 juta pemulung yang tersebar di Indonesia. Khusus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi, diperkirakan ada sekitar 3.000-4.000 pemulung yang mencari nafkah di sana.
Baca Juga: Ekonomi terkontraksi, Fitch memangkas outlook peringkat India menjadi negatif
Sejak awal, para pemulung tersebut tidak bisa dianggap remeh perannya dalam usaha pengelolaan sampah di Indonesia. Pasalnya, mereka berkontribusi dalam mengumpulkan dan memilah sampah plastik sebelum kemudian didaur ulang.
Ketika bicara mengenai ekonomi sirkular, pemerintah berupaya agar konsep tersebut bisa mendatangkan manfaat berupa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial para pemulung dan pekerja sektor informal lainnya. “Pemerintah berkeinginan mengangkat derajat pemulung yang selama ini posisinya kerap termarjinalkan,” jelas dia, hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
