Reporter: Fahriyadi | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Realisasi pendapatan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta hingga akhir kuartal III tahun 2014 sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Sampai akhir September 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 20,115 triliun pada akhir September 2014 atau 61,89% dari target sebesar Rp 32,5 triliun.
Pendapatan ini melesat sebesar Rp 9,4 triliun dalam tiga bulan. Pasalnya, pada akhir Juni silam perolehan pajak DKI baru mencapai Rp 10,7 triliun atau 33,04%.
Meski secara angka lebih tinggi, namun persentase capaian pajak tahun ini masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 80,19% atau Rp 17,577 triliun dari target Rp 21,9 triliun.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta, Iwan Setiawandi menuturkan, pendapatan selama kuartal III 2014 ini ditopang dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat ini, nilainya sudah mencapai Rp 5,103 triliun dari target Rp 6,5 triliun.
"Pembayaran PBB masyarakat sudah mencapai 78,1%, kami akan terus memungutnya hingga akhir tahun," kata Iwan kepada KONTAN, Rabu (1/10) kemarin.
Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan jurus untuk menggenjot perolehan PBB tahun ini. Yakni dengan strategi "jemput bola" dengan memfasilitasi pembayaran PBB di seluruh kelurahan di Jakarta. Meski begitu, Iwan memperkirakan capaian maksimal PBB DKI Jakarta tahun 2014 hanya Rp 5,5 triliun atau minus Rp 1 triliun dari target.
Selain PBB, target pajak DKI Jakarta juga bertumpu pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini penerimaan BBNKB masih jauh dari target karena imbas perlambatan penjualan kendaraan bermotor di Ibukota sepanjang tahun 2014 ini. "Hingga kini BBNKB hanya mencapai 64,38%. Padahal, tahun lalu di periode yang sama bisa mencapai 88,29% dari target," katanya.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengkritik kinerja Pemprov DKI Jakarta. Dia bilang banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi yang dipungut selama ini belum dirasakan timbal baliknya bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Seharusnya pajak yang dibayar dikembalikan lagi kepada masyarakat lewat program kegiatan dan pembangunan. Namun, tahun ini sepertinya sangat minim," ucapnya.
Dia bilang jika kinerja Pemprov DKI Jakarta terus seperti ini, sulit berharap penerimaan tersebut bisa meningkat karena manfaat pajak ini belum dirasakan oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
