Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Program makan siang gratis yang diusung calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi soroton publik belakangan ini.
Hal ini dikarenakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan program tersebut akan memangkas subsidi energi.
Ramainya pembicaraan tersebut sontak membuat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar.
Eddy membantah bahwa program makan siang dan susu gratis akan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun yang akan dilakukan oleh pihaknya adalah mengevaluasi terhadap subsidi BBM (Pertalite) dan LPG 3 kilogram yang salah sasaran dan dinikmati oleh kelompok yang mampu.
Baca Juga: Dongkrak Rasio Pajak Demi Penuhi Program Makan Siang Gratis, Mungkinkah?
Evaluasi ini dilakukan untuk mengefisiensi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menyebut, efisiensi yang dihasilkan ini merupakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Di mana penghematannya itu dipergunakan untuk membiayai program-program APBN yang lainnya," ujar Eddy dalam video klarifikasi yang diterima Kontan.co.id, Minggu (18/2).
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, sejak 2014 hingga sekarang sebetulnya pemerintah telah melakukan efisiensi pada subsidi energi. Artinya, mereka yang betul-betul menerima subsidi yang kemudian dibantu melalui subsidi pemerintah.
"Artinya pemerintah yang baru nantinya akan memainkan efisiensi subsidi pada BBM yang tidak tersubsidi secara langsung sehingga BBM dengan jenis-jenis tertentu itu akan mengalami penyesuaian harga karena tidak lagi diskusi oleh pemerintah dan akan mengikuti harga ke ekonomian dari masing-masing jenis BBM tersebut," kata Yusuf.
Baca Juga: Prabowo Unggul Real Count Sementara, Ini Saham yang Kena Sentimen Positif
Meski Eddy telah membantah bahwa Prabowo-Gibran tidak akan memangkas subsidi BBM, namun beberapa kalangan ekonom dan pengamat membeberkan beberapa skenario apabila hal tersebut terjadi.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan pemangkasan subsidi BBM tersebut akan meningkatkan biaya logistik yang juga akan berpengaruh kepada biaya lainnya.
"Ini yang menurut saya juga pastinya akan meningkatkan inflasi," kata Andry.
Apalagi kenaikan harga beras yang masih tinggi ditambah biaya logistik yang ikut naik akan semakin membebani masyarakat bawah. "Saat daya beli masyarakat meningkat, tentunya kita harus berhati-hati," imbuhnya.
Dia menyarankan, apabila pemerintah benar-benar akan memangkas subsidi BBM, maka perlu diperbaiki terlebih dahulu mekanisme subsidi BBM sehingga tidak salah sasaran dalam penyalurannya.
"Jangan sampai dikurangi (subsidi BBM) tapi tidak ada evaluasi terhadap subsidi energi yang sudah disalurkan," terang Andry.
Baca Juga: Anggaran Program Makan Siang dari Pemangkasan Subsisi BBM?
Dirinya mewanti-wanti, efisiensi anggaran yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program makan siang gratis jangan sampai berdampak kepada kualitas peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM).
"Bisa jadi pos-pos anggaran di pendidikan dan juga kesehatan itu dipotong. Ini yang menurut saya harus berhati-hati," katanya.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, apabila pemerintah benar-benar ingin memangkas subsidi energi, maka pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk meredam efek dari kenaikan harga BBM.
"Kalau subsidi dan kompensasi BBM dihapus maka anggaran bansos harus naik juga. Perlu peningkatan anggaran bansos untuk pencegahan dampak dari kenaikan harga BBM," terang Fahry.
Baca Juga: Euforia Sesaat Pilpres Satu Putaran
Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariwan Rahmat melihat, meski pemerintah memangkas anggaran subsidi energi, hal tersebut belum akan cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 400 triliun.
Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan tax ratio alias rasio pajak untuk mempertebal kantong penerimaan negara.
"Anggap saja pemerintah ingin memangkas subsidi listrik yang mencapai hampir Rp 80 triliun, maka untuk alokasi makan gratis masih kurang Rp 320 triliun dari rencana pagu," kata Ariawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
