Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan saat ini sedang membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
"(RPP nya) belum selesai," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto, Rabu (15/1).
Baca Juga: Atasi backlog, BP Tapera kolaborasi dengan Dirjen Dukcapil
Eko menyebutkan, pada tahap awal peserta Tapera adalah PNS. Baru setelah itu, untuk pegawai swasta.
Ia menyebutkan, pembiayaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini masih dilayani oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP). Targetnya, BP Tapera akan mulai beroperasi secara penuh pada 2021 mendatang.
Lebih lanjut, Eko belum bisa menjelaskan bagaimana penyelenggaraan BP Tapera untuk pekerja swasta. Sebab, untuk saat ini BP Tapera sedang meningkatkan kredibilitas lembaga dalam penyelenggaraan Tapera tersebut.
Baca Juga: Kementerian PUPR : BP Tapera beroperasi penuh pada 2021
Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, pada tahap awal pekerjaan mereka akan lebih fokus mengelola tabungan perumahan ASN. Hal ini sejalan dengan mandat dari Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, komisioner BP Tapera berharap masyarakat umum tertarik masuk setelah melihat kredibilitas mereka pada awal kerja mereka sehingga mempercayakan BP Tapera untuk menyediakan rumah bagi mereka.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Tapera akan difokuskan membangun kredibilitas terlebih dahulu pada awal pekerjaanya.
Baca Juga: Tiga strategi pembiayaan pemerintah memperluas akses rumah layak huni dan terjangkau
Kemudian untuk menggarap perumahan bagi masyarakat umum, pemerintah menargetkan dalam lima tahun ke depan.
Sebagai informasi, total realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 2010 - 2019 sebanyak Rp 44,36 triliun. Jumlah itu untuk pembiayaan rumah sebanyak 655.602 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
